For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, Dan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan

Also known as: PP 43/1994 · PP No. 43 Tahun 1994 · PP Nomor 43 Tahun 1994

Status:
Active
Effective Date:1 Januari 1995Publication Date:23 Desember 1994
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePencabutan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, Dan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan
LocationPemerintah Pusat
Effective Date01 Januari 1995
Publication Date23 Desember 1994
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan

Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan dengan latar belakang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, kedua peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tujuan dari pencabutan ini adalah untuk menyelaraskan peraturan yang ada dengan undang-undang yang lebih baru, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia.

(-)

(-)