[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc59bb5c-2550-4530-963b-574af7684f2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2010","number","14","year","2010","published_date","2010-11-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pajak Sarang Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2010/14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, \r\nmaka Kewenangan pajak sarang burung walet menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;\r\nbahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai \r\npelaksanaan pemerintah daerah; \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM; BAB II\r\nNAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK; BAB III\r\nDASAR PENGENAAN TARIF DAN TATACARA PERHITUNGAN PAJAK; BAB IV\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V\r\nMASH PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTA4G; BAB VI\r\nSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH; BAB VII\r\nPEMUNGUTAN PAJAK; BAB VIII\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB IX\r\nKADALUWARSA PENAGIHAN; BAB X\r\nPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XI\r\nINSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIIII\r\nKETENTUAN KHUSUS; BAB XIII\r\nPENYIDIKAN; BAB XIV\r\nSANKSI ADMINISTRASI; BAB XV\r\nKETENTUAN PIDANA; BAB XVI\r\nKETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2010. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kemandirian daerah melalui perluasan objek pajak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, kecuali pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet, yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak ditetapkan berbeda, yaitu 10% untuk pengambilan di atas dan di dalam tanah/bangunan milik negara, dan 5% untuk pengambilan di atas dan di dalam tanah/bangunan milik perorangan.

Wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan menyampaikannya paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus paling lambat 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Walikota dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% sebulan.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, atau pemungutan, dengan syarat telah membayar paling sedikit 50% dari pajak terutang.

","transitional_provisions","sanctions","1. Walikota dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha yang melalaikan kewajiban pembayaran pajak selama 2 bulan berturut-turut atau menolak pemeriksaan.\n2. Wajib Pajak yang karena kelalaiannya menyebabkan kerugian keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n3. Wajib Pajak yang dengan sengaja menyebabkan kerugian keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Palangkaraya No. 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140577/perda-kota-palangkaraya-no-4-tahun-2018","19659ff4-a5aa-41e4-88f4-15e0391e669e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 14 OF 2010
CONCERNING
SWALLOW'S NEST TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as
amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment
to Law Number 33 of 2004 concerning Fiscal Balance between the Central Government and
Regional Government, the administration of regional government is carried out by providing
the broadest possible authority, accompanied by the granting of rights and obligations to administer autonomy
region within a unified system of state governance;
That with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution,
the authority of swallow's nest tax becomes the authority of the regency/city government;
that regional taxes are an important source of regional revenue to finance
the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc59bb5c-2550-4530-963b-574af7684f2c","actionData","errors"]