[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc43a778-4279-44cd-8264-5b6a650978c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Selatan No. 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan","place_of_enactment","Teminabuan","theme","RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA UMUM
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Jasa Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali mengenai pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya penambahan jenis pajak dan retribusi yang baru; \n Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. \n Peraturan daerah mengatur mengenai retribusi jasa umum \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan atau kebersihan, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Akta Catatan Sipil dan Kartu Pencari Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir ditepi jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan atau kebersihan.\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Akta Catatan Sipil dan Kartu Pencari Kerja.\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir ditepi jalan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Sorong Selatan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan menyesuaikan retribusi jasa umum dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis retribusi jasa umum yang diatur meliputi:

Retribusi Pelayanan Kesehatan: Pungutan atas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, seperti puskesmas dan rumah sakit umum daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis pelayanan (rawat jalan, rawat darurat, tindakan medis operatif dan non operatif), kelas perawatan, dan visete dokter spesialis.
Retribusi Pelayanan Pasar: Pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang dikelola pemerintah daerah. Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis fasilitas (petak, los, kios) dan jangka waktu penggunaan.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor: Pungutan atas pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan pemerintah daerah. Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis kendaraan.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan: Pungutan atas pelayanan persampahan yang diselenggarakan pemerintah daerah, meliputi pengambilan, pengangkutan, dan penyediaan lokasi pembuangan sampah. Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis tempat yang memproduksi sampah (rumah tangga, perdagangan, industri).
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil: Pungutan atas penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil. Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis dokumen dan status kewarganegaraan.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta: Pungutan atas penggantian biaya cetak peta yang disediakan pemerintah daerah. Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis dan ukuran peta.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum: Pungutan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis kendaraan.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi.

Peraturan ini juga mengatur subjek dan wajib retribusi, golongan retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif, tata cara pembayaran dan penagihan, wilayah pemungutan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, pembinaan dan pengawasan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak kurang atau tidak dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Sorong Selatan No. 04 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/215190/perda-kab-sorong-selatan-no-04-tahun-2020","16e6b90f-bf3c-4625-9018-0f33eb542f4d","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SOUTH SORONG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SORONG REGENCY
NUMBER 06 OF 2012
CONCERNING
GENERAL SERVICE FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH SORONG,

Considering:

that in the context of implementing broad, real, and responsible Regional Autonomy
in South Sorong Regency, it is necessary to adjust
and rearrange the General Service Fees in accordance with the prevailing Laws and Regulations;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning
Regional Taxes and Regional Retribution, which regulates the
collection of Regional Taxes and Regional Retribution and the addition of new types
of taxes and retribution;
that based on the considerations as referred to in letters a and
b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning General Service Fees;

In View of:

Law Number 12 of 1969 concerning the Establishment of the Autonomous Province
of West Irian and Autonomous Regencies in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc43a778-4279-44cd-8264-5b6a650978c9","actionData","errors"]