For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan

Also known as: PMK 43/PMK.010/2012 · PMK No. 43/PMK.010/2012

Status:
Inactive
Effective Date:15 Maret 2012Publication Date:15 Maret 2012
Badan Usaha & Perdagangan

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeUang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan
LocationKementerian Keuangan
Effective Date15 Maret 2012
Publication Date15 Maret 2012
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan peran perusahaan pembiayaan dalam pembangunan nasional dan mengurangi risiko pembiayaan serta meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan dengan mengatur ketentuan uang muka pembiayaan konsumen.

Ketentuan Substansial

Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor diwajibkan menerapkan ketentuan uang muka. Untuk kendaraan bermotor roda dua, uang muka minimal adalah 20% dari harga jual. Untuk kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan produktif, uang muka minimal adalah 20%, sedangkan untuk tujuan non-produktif, minimal 25%. Kendaraan produktif harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki izin usaha yang relevan.

1. Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku.

1. Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. 2. Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 2 bulan. 3. Jika peringatan ketiga berakhir dan ketentuan belum dipenuhi, dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha selama 1 bulan. 4. Jika setelah pembekuan ketentuan masih belum dipenuhi, izin usaha dicabut.