[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbb22b58-eb99-48c8-a67f-bb141a2baa8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital","short_title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0a1e9c59-2b42-4e71-9c38-c0937a147de4","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital","short_name","Permenkomdigi","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Komunikasi dan Digital","place_of_enactment","","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Kementerian Komunikasi dan Digital
2025
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital NO. 1, BN 2025 (17); 133 hlm
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital
ABSTRAK:	\n \n bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian\r\nKomunikasi dan Digital telah mendapatkan persetujuan\r\ntertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Noor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; Perpres Nomor 140 Tahun 2024; Perpres Nomor 174 Tahun 2024 \n Peraturan ii mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian Komunikasi dan Digital; susunan organisasi Kementerian terdiri atas:\r\na. Sekretariat Jenderal;\r\nb. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital;\r\nc. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital; \r\nd. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital; \r\ne. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital;\r\nf. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media; \r\ng. Inspektorat Jenderal; \r\nh. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia \r\nKomunikasi dan Digital;\r\ni. Staf Ahli Bidang Hukum; \r\nj. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya; \r\nk. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan\r\nl. Staf Ahli Bidang Teknologi; tata kerja; dan unit pelaksana teknis \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025. \n 133 hlm; hlm 1 sd 66 batang tubuh, hlm 67 sd 133 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Digital. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital. Penataan organisasi dan tata kerja ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian: Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri yang dapat dibantu oleh Wakil Menteri. Tugas Kementerian adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Fungsi Kementerian mencakup perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang seperti infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, pelindungan data pribadi, dan komunikasi publik dan media.
Susunan Organisasi Kementerian: Terdiri atas Sekretariat Jenderal, berbagai Direktorat Jenderal (Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media), Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Staf Ahli, serta beberapa pusat seperti Pusat Data dan Sarana Informatika, Pusat Kelembagaan Internasional, dan Pusat Kebijakan Strategis.
Sekretariat Jenderal: Bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
Direktorat Jenderal: Masing-masing Direktorat Jenderal memiliki tugas spesifik sesuai dengan bidangnya, seperti perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan.
Inspektorat Jenderal: Bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital: Bertugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital.

Peraturan ini juga mengatur detail tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian, termasuk susunan organisasi yang lebih rinci seperti biro, bagian, dan subbagian di bawah Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembinaan teknis terhadap Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenkominfo No. 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203123/permenkominfo-no-12-tahun-2021","06a4b204-263d-46b2-bc51-305e640867cb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND DIGITAL
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
MINISTRY OF COMMUNICATION AND DIGITAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF COMMUNICATION AND DIGITAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize an effective and efficient organization and work procedures to improve the performance of tasks and functions of the Ministry of Communication and Digital, it is necessary to structure the organization and work procedures of the Ministry of Communication and Digital;
that the structuring of the organization and work procedures of the Ministry of Communication and Digital has received written approval from the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform;
that based on the considerations as referred to in letters a and b and to implement the provisions of Article 47 of Presidential Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbb22b58-eb99-48c8-a67f-bb141a2baa8c","actionData","errors"]