[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db5563c5-a971-45c5-9d3e-a640233dbed6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019","number","42","year","2019","published_date","2019-08-05","effective_date","2019-08-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Pertanian NO. 42, BN.2019/No.879, jdih.pertanian.go.id: 32 hlm.
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/PK.210/5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan pemberian rekomendasi pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kebijakan ini menggantikan peraturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur persyaratan pemasukan, tata cara permohonan persetujuan negara asal dan unit usaha, tata cara pemasukan, dan pengawasan. Pelaku usaha yang dapat melakukan pemasukan meliputi perusahaan peternakan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional. Mereka diwajibkan memiliki persetujuan impor yang diterbitkan oleh menteri terkait setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri Pertanian. Persyaratan pemasukan meliputi persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan serta Kesmavet. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan ketentuan mengenai pengawasan dan pelaporan pemasukan.

","transitional_provisions","1. Negara Asal dan Unit Usaha yang telah melakukan Pemasukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, ditetapkan sebagai Negara Asal dan/atau Unit Usaha. 2. Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. 3. Permohonan Rekomendasi yang masih dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Perusahaan peternakan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional yang melanggar ketentuan dikenai sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi selama 1 (satu) tahun. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan dikenai sanksi peringatan tertulis, pencabutan Rekomendasi, dan/atau tidak diterbitkan Rekomendasi berikutnya.","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permentan No. 23/PERMENTAN/P.K.210/5/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161006/permentan-no-23permentanpk21052018-tahun-2018","a1d3cbdb-b8e0-444f-98ed-564b0a1009ed",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Permentan No. 34/Permentan/PK.210/7/2016 Tahun 2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/160610/permentan-no-34permentanpk21072016-tahun-2016","7b0186d8-ff56-4d9c-a7a8-06b25ebd03fd","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 42 OF 2019
CONCERNING
THE INCLUSION OF CARCASSES, MEAT, OFFAL, AND/OR PROCESSED PRODUCTS FOR
FOOD INTO THE TERRITORY OF THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to optimize the service of providing recommendations for the inclusion of carcasses, meat, offal, and/or processed products into the territory of the State of the Republic of Indonesia, Regulation of the Minister of Agriculture Number 34/Permentan/PK.210/7/2016 concerning the Inclusion of Carcasses, Meat, Offal, and/or Processed Products into the Territory of the State of the Republic of Indonesia as amended by Regulation of the Minister of Agriculture Number 23/Permentan/PK.210/5/2018 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Agriculture

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db5563c5-a971-45c5-9d3e-a640233dbed6","actionData","errors"]