Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur jasa konstruksi di Indonesia dengan asas kejujuran, keadilan, dan keselamatan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hasil konstruksi, serta memastikan kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa. Undang-Undang ini mengatur jenis usaha jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menetapkan persyaratan usaha dan keahlian yang harus dipenuhi oleh perorangan dan badan usaha. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tanggung jawab profesional dan pengembangan usaha jasa konstruksi melalui kemitraan antara usaha besar, menengah, dan kecil. Pengikatan pekerjaan konstruksi harus dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat, dan kontrak kerja konstruksi harus mencakup berbagai ketentuan penting seperti hak dan kewajiban, penyelesaian perselisihan, dan perlindungan pekerja.

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
2. Penyedia jasa yang telah memperoleh perizinan sesuai dengan bidang usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, terhitung sejak diundangkannya.

1. Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini.
2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
3. Sanksi pidana dapat berupa penjara paling lama 5 tahun atau denda hingga 10% dari nilai kontrak.