For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 71 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 71 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang

Also known as: UU 71/1958 · UU No. 71 Tahun 1958 · UU Nomor 71 Tahun 1958

Status:
Active
Effective Date:15 September 1958Publication Date:9 September 1958
PerbankanKeuangan Negara & Daerah

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemePenetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang
LocationPemerintah Pusat
Effective Date15 September 1958
Publication Date09 September 1958
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1958 tentang pengubahan Undang-Undang Mata Uang tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 46) sebagai Undang-Undang.

Latar Belakang dan Tujuan
Pemerintah menetapkan Undang-Undang ini untuk mengatasi kesulitan dalam mendapatkan bahan nikel untuk pembuatan uang logam dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang logam yang lebih tahan lama dibandingkan uang kertas. Tujuan utama adalah menetapkan Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1958 sebagai Undang-Undang permanen.

Ketentuan Substansial
Undang-Undang ini mengatur bahwa uang logam Indonesia yang sah terbuat dari aluminium dan aluminium-brons, dengan denominasi mulai dari satu sen hingga dua setengah rupiah. Uang logam nikel lima puluh sen yang masih beredar tetap sah. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan jumlah peredaran uang logam dan melanjutkan pengeluaran uang kertas sebagai tindakan peralihan hingga ada cukup uang logam beredar. Pembuatan uang logam dilakukan oleh Perusahaan Negara Arta Yasa di Kebayoran.

1. Menteri Keuangan berhak melanjutkan pengeluaran uang kertas Pemerintah dari Rp. 1,- dan Rp. 2,50 sebagai tindakan peralihan, sampai di dalam peredaran ada cukup uang logam menurut ayat (1) sub b pasal ini.

(-)