[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da691f72-b3ba-4aca-b7d8-e0b0f6f0d15f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-07-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-penggantian-biaya cetak-ktp-akta catatan sipil
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2013 No.5/TLD No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelayanan kepada masyarakat;\r\nb. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 27 tahun 1983 sebgaimana telah diubah dengan PP no 58 Tahun 2010; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No 102 Tahun 2012; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2007; Perpres No 25 tahun 2008; Perpres No 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 26 tahun 2010; Perda Kab Daerah tk II Blora No 6 tahun 1988; Perda Kab blora No 3 Tahun 2008; Perda Kab Blora No 2 Tahun 2010;. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu tanda Penduduk dan Akata Catatan Sipil \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013. \n Perda Kab Blora No 13 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Pecatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 34 Seri B Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Blora. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelayanan kepada masyarakat, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi meliputi pelayanan penerbitan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, perceraian, pengesahan dan pengakuan anak, ganti nama bagi WNA, dan akta kematian). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tersebut. Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah. Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah daerah tempat pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetor ke Kas Daerah.

Wajib retribusi harus membayar retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo. Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga 2% sebulan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Perda Kab Blora No 13 Tahun 2001","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"PERDA Kab. Blora No. 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/272496/perda-kab-blora-no-9-tahun-2016","186d3cd3-ec45-4015-9d8f-a722e3a7fd9f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 5 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL FEE FOR REPLACEMENT OF RESIDENT IDENTITY CARD PRINTING COSTS
AND CIVIL REGISTRATION CERTIFICATES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

Considering:

that Regional Retribution is one source of regional income to improve the efficiency, effectiveness, and accountability of the implementation of Regional Government and services to the community;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Blora Level II Region Number 13 of 2001 concerning Retribution for Replacement of Printing Costs for Resident Identity Cards, Family Cards and Civil Registration Certificates is no longer appropriate and therefore needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da691f72-b3ba-4aca-b7d8-e0b0f6f0d15f","actionData","errors"]