[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da61cd76-e0b3-41e8-88e7-9252b4668eaf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan\r\nPerdagangan Internasional","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-01-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan\r\nPerdagangan Internasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 6,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan\r\nPerdagangan Internasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional.","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional terkait dengan susunan keanggotaan Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional (Tim Nasional PPI), tugas Tim Penasehat, pembentukan Kelompok Perunding, dan dukungan sekretariat.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena perkembangan pesat dalam kerja sama perdagangan bebas (FTA) dan kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), serta dinamika perundingan di forum multilateral yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, terjadi perubahan struktur organisasi kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan kerja sama perdagangan internasional.

Ketentuan Substansial:

Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Nasional PPI: Pasal 3 diubah untuk menyesuaikan susunan keanggotaan Tim Nasional PPI, termasuk pengarah, ketua, wakil ketua, pelaksana harian, dan anggota.
Tugas Tim Penasehat: Pasal 4 dan 8 diubah untuk mengatur tugas Tim Penasehat dalam memberikan saran dan pendapat kepada Tim Nasional PPI dan Kelompok Perunding.
Pembentukan Kelompok Perunding: Pasal 9 diubah untuk memberikan kewenangan kepada Ketua Tim Nasional PPI untuk membentuk Kelompok Perunding yang terdiri dari Tim Perunding dan Tim Teknis.
Sekretariat Pelaksana Harian: Pasal 11 diubah untuk mengatur dukungan sekretariat kepada Pelaksana Harian Tim Nasional PPI.
Pembiayaan: Pasal 13 diubah untuk mengatur pembiayaan terkait tugas Pelaksana Harian, Sekretariat, dan Kelompok Perunding yang dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","KEPPRES No. 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55552/keppres-no-28-tahun-2005","0f1f0162-232c-4922-aa87-0aec8a477062","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECISION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO THE PRESIDENTIAL DECREE NUMBER 28 OF 2005
CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A NATIONAL TEAM FOR NEGOTIATIONS
INTERNATIONAL TRADE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that free trade cooperation (Free Trade Agreement/FTA) and comprehensive economic cooperation
(Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA)
with partner countries in bilateral and
regional forums, as well as the dynamics of negotiations in multilateral forums
has experienced very rapid development and
has a significant impact on the economy
National Indonesia, so it is necessary to strengthen and
increase Indonesia's active role in every
international trade negotiations;
that there have been changes in the organizational structure
ministries and institutions related to
handling international trade cooperation
so it is necessary to amend Presidential

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da61cd76-e0b3-41e8-88e7-9252b4668eaf","actionData","errors"]