[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da55eae0-f5f7-476e-9cca-4a61f7180c5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013","number","29","year","2013","published_date","2013-08-14","effective_date","2013-08-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 29, BN.2013/No.1049, jdih.menpan.go.id: 55 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya. Latar belakangnya adalah adanya kekurangan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 yang perlu diganti untuk menampung perkembangan di bidang pelayanan radiologi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penetapan Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Radiografer dengan tugas pembinaan yang meliputi penyusunan ketentuan pelaksanaan dan teknis, pedoman formasi, standar kompetensi, pengkajian tunjangan, sosialisasi, penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem informasi, fasilitasi pelaksanaan dan pembentukan organisasi profesi, serta monitoring dan evaluasi.
Penetapan jenjang jabatan Radiografer yang terdiri dari Radiografer Terampil (Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia) dan Radiografer Ahli (Pertama, Muda, Madya) beserta pangkat dan golongan ruangnya.
Pengaturan unsur dan sub unsur kegiatan Radiografer yang dinilai angka kreditnya, meliputi pendidikan, pelayanan radiologi (persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi), pengembangan profesi, dan penunjang tugas Radiografer.
Rincian kegiatan jabatan fungsional Radiografer Terampil dan Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, termasuk kegiatan persiapan, pelaksanaan tindakan radiografi, dan pelaporan.
Penilaian dan penetapan angka kredit Radiografer yang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Radiografer, serta penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","KepmenPAN Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[108],{"_94":109,"_96":102,"_36":103},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 2013
ABOUT
FUNCTIONAL POSITION OF RADIOGRAPHER AND ITS CREDIT SCORE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment
Number 133/KEP/M.PAN/12/2002 concerning the Position
Functional Radiographer and its Credit Score still
there are shortcomings and have not been able to accommodate
developments in the field of radiology services so that
needs to be replaced;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Ministerial Regulation
State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform
Republic of Indonesia concerning Functional Positions
Radiograp

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da55eae0-f5f7-476e-9cca-4a61f7180c5b","actionData","errors"]