[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da53375b-887b-4b3a-ad3d-7225afc42edb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2021","number","32","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Bidang Penerbangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Bidang - Penerbangan
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 32, LN.2021/No.42, TLN No.6644, jdih.setkab.go.id : 64 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 1I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara; kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara; angkutan udara; bandar udara; navigasi penerbangan; manajemen keselamatan dan penyedia jasa penerbangan; dan sanksi administratif. Kegiatan angkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Angkutan udara niaga terdiri atas angkutan udara niaga dalam negeri dan angkutan udara niaga . \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n Pada saat PP ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 PP Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Penjelasan 21 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295), khususnya ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menyederhanakan proses perizinan dalam penyelenggaraan penerbangan guna mendorong investasi dan kemudahan berusaha di bidang penerbangan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penerbangan, termasuk pembangunan dan pengoperasian bandar udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, serta navigasi penerbangan. Selain itu, peraturan ini menetapkan standar keselamatan dan keamanan penerbangan, serta tanggung jawab badan usaha penerbangan dalam memberikan pelayanan kepada penumpang dan pengangkutan barang. Peraturan ini juga mengatur tentang lisensi dan sertifikasi personel penerbangan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini oleh pemerintah pusat.

","transitional_provisions","1. Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi pelaku usaha/pihak yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi pemegang Perizinan Berusaha dimaksud. 2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha tersebut.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 106, Pasal 108, Pasal 116, atau Pasal 121 dikenai sanksi administratif. 2. Sanksi administratif terdiri atas peringatan, pembekuan, denda administratif, dan/atau pencabutan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","PP No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5252/pp-no-40-tahun-2012","5e1a224c-6bd1-4a17-a887-adfc5919dbd3","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2021
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF AVIATION AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 58 and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Implementation of Aviation Affairs;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 1 of 2009 concerning Aviation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4956);
Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 245, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da53375b-887b-4b3a-ad3d-7225afc42edb","actionData","errors"]