[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9b470de-9c21-493f-9c1f-7acb5ef56992","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2012","number","31","year","2012","published_date","2012-12-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Pelayanan - Pasar - Dan - Retribusi - Pasar - Grosir - Dan/Atau - Pertokoan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2012/31
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1)\r\nhuruf f dan Pasal 127 ayat (1) huruf b Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nRetribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir\r\ndan/atau Pertokoan; \n UUD RI pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 112 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendag No. 53/MDag/Per/12/2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda No. 9 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2007; \n Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Perkotaan yang meliputi Ketentuan Umum, Nama, Obyek, Subyek, Wilayah Pemungutan Dan Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi, Klasifikasi Pasar, Struktur Dan Besarnya Tarif, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penagihan, Keberatan, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa, Insentif Pemungutan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuanpenutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2012. \n Perda No. 31 Tahun 2012 ini Dicabut dengan Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2023 \n 14 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1998 Nomor 4 Seri B)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Sukabumi. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f dan Pasal 127 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, Subjek, Wilayah Pemungutan, dan Golongan Retribusi:** Menetapkan jenis retribusi yang dipungut, yaitu Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Objek retribusi meliputi pelataran, los, dan kios untuk Retribusi Pelayanan Pasar, serta fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang dikontrakkan untuk Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penyediaan sarana dan prasarana di pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pasar diberikan. Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum, sedangkan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.\n2. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Penetapan Tarif Retribusi:** Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tipe, klasifikasi pasar, ukuran tempat, dan jangka waktu pemakaian. Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.\n3. **Klasifikasi Pasar:** Pasar Pemerintah Daerah dibagi ke dalam tipe A (pasar Cicurug, Palabuhanratu, Cibadak, Cisaat, Parungkuda), tipe B (pasar Surade, Sukaraja, Sagaranten, Jampangkulon, Jubleg), dan pasar lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Klasifikasi tempat dasaran meliputi klasifikasi I (Ruko, Kios dan Los pada posisi Huk), klasifikasi II (Kios dan Los bukan Huk berada pada posisi menghadap jalan lingkar dan gang utama), klasifikasi III (Kios dan Los bukan Huk yang berada pada posisi dalam dan menghadap gang alternatif), dan klasifikasi IV (leprakan dan pelataran).\n4. **Struktur dan Besarnya Tarif:** Tarif didasarkan pada pelayanan pasar dengan besaran yang berbeda untuk setiap tipe pasar dan klasifikasi tempat. Pembayaran retribusi pelayanan pasar secara bulanan diberikan keringanan 10%. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.\n5. **Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang:** Masa terutangnya retribusi adalah 1 bulan. Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n6. **Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan:** Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dibayar sekaligus. Penagihan retribusi didahului dengan surat teguran.\n7. **Keberatan:** Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap SKRD dan STRD dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya SKRD dan STRD.\n8. **Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi:** Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi.\n9. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran:** Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.\n10. **Kadaluwarsa:** Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.\n11. **Insentif Pemungutan:** OPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.\n12. **Sanksi Administratif:** Keterlambatan atau kekurangan pembayaran retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.\n13. **Penyidikan:** Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298722/perda-kab-sukabumi-no-15-tahun-2023","a07b507d-4b11-4aee-9665-7329feab0750","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 31 OF 2012
ON
MARKET SERVICE CHARGES
AND WHOLESALE MARKET AND/OR SHOPPING CENTER CHARGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

Considering / Whereas:	that to implement the provisions of Article 110 paragraph (1) letter f and Article 127 paragraph (1) letter b of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Market Service Charges and Wholesale Market and/or Shopping Center Charges;
Bearing in Mind / Having Regard to:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 14 Year 1950 on the Establishment of Regency Regions Within the The Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia dated 8 August 1950) as amended by Law Number 4 Year 1968 on the Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by amending Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9b470de-9c21-493f-9c1f-7acb5ef56992","actionData","errors"]