[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9a4719b-5df3-4bff-8ee7-ed9fdc4c255d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-12-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidoarjo","place_of_enactment","Sidoarjo","theme","PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor \r\n46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 perihal Penghitungan \r\nTarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dasar \r\npenentuan tarif sebesar 2% dari NJOP PBB menara \r\ntelekomunikasi dihapus karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga \r\ntidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; \r\nb. bahwa sehubungan dengan perkembangan teknologi khususnya \r\ntren pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi \r\nmicrocell, perlu dilakukan penataan, pengendalian dan \r\npengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara \r\ntelekomunikasi microcell, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten \r\nSidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 perlu disesuaikan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian\r\nMenara Telekomunikasi; \n Mengingat : 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah \r\ndan Retribusi Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 \r\ntentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; \r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang \r\nPedomam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah \r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam \r\nNegeri Nomor 21 Tahun 2011; \r\n17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor \r\n02/PER/M.Kominfo/2008 tentang Pedoman Penggunaan \r\nMenara Telekomunikasi Bersama;\r\n3\r\n18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan \r\nUmum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan \r\nKoordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, \r\nNomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/09, \r\nNomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan \r\nPenggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; \n paeraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunisai. pengeturan ini meluputi antara lain: ketentuan umum, penyelenggaraan ( pembangunan, rencana lokasi, penyedia, asuransi) , perizinan, ketentuan retribusi, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, insentif pemungutan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah \r\nKabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan\r\ndan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) dicabut dan \r\ndinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan \r\npaling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini \r\ndiundangkan \n jumlah 19 halaman + penjelasan 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo. Latar belakangnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus dasar penentuan tarif retribusi sebesar 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi dan perkembangan teknologi menara telekomunikasi microcell.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melakukan penataan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi, termasuk menara telekomunikasi microcell. Peraturan ini mengatur rencana lokasi menara telekomunikasi bersama, zona lokasi menara, dan penyebaran lokasi menara yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, potensi ruang, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan, ketertiban, estetika, dan kebutuhan telekomunikasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang penyedia dan pembangunan menara telekomunikasi, standar baku untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan, serta persyaratan khusus untuk pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu dan di atas bangunan. Selain itu, diatur pula mengenai penggunaan menara telekomunikasi secara bersama, ketentuan perizinan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan tarif sebesar Rp. 1.366.000,- per menara per tahun.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana terkait dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2) dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penyegelan sampai dengan pencabutan izin dan pembongkaran.\n3. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n4. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n5. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/ atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Sidoarjo No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296195/perda-kab-sidoarjo-no-1-tahun-2024","07bf4f4e-a7d9-485a-8799-23c5826056a4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIDOARJO
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SIDOARJO REGENCY
NUMBER 8 OF 2017
CONCERNING
PROVISION AND RETRIBUTION OF TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIDOARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-XII/2014 dated May 26, 2015 regarding the Calculation of Retribution Tariff for Telecommunication Tower Control, the basis for determining the tariff of 2% of the Land and Building Tax (NJOP PBB) of the telecommunication tower is abolished because it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that it does not have binding legal force;
that in connection with technological developments, especially the trend of development and operation of microcell telecommunication towers, it is necessary to arrange, control and supervise the development and operation of microcell t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9a4719b-5df3-4bff-8ee7-ed9fdc4c255d","actionData","errors"]