[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9929640-656d-4a62-94cd-168daa24c1e4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023","number","33","year","2023","published_date","2023-10-16","effective_date","2023-10-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut","subject_matter","Permen Kelautan dan Perikanan ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk: a) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan b) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan - Hasil Sedimentasi - Laut - Peraturan Pelaksanaan
2023
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 33, BN 2023 (831) : 24 hlm.; jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, laporan realisasi volume pengangkutan dan penempatan hasil sedimentasi di laut, permintaan hasil sedimentasi di laut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, dan tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi. \n Dasar hukum Permen Kelautan dan Perikanan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2023; Perpres Nomor 38 Tahun 2023; dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020. \n Permen Kelautan dan Perikanan ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk: a) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan b) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai standar usaha penggalian pasir: pemanfaatan pasir laut yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 34 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri ini mencabut:\n1. Ketentuan mengenai standar usaha penggalian pasir: pemanfaatan pasir laut yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317).","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yang bertujuan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut, serta mengoptimalkan hasil sedimentasi untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan yang memuat sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, volume hasil sedimentasi, prakiraan dampak sedimentasi, upaya pengendalian, rencana pemanfaatan, dan rencana rehabilitasi ekosistem. Pengendalian dilakukan melalui pembersihan hasil sedimentasi dengan sarana yang ramah lingkungan. Pemanfaatan hasil sedimentasi dilakukan sesuai rencana, berdasarkan kebutuhan material dan volume pembersihan, baik untuk kebutuhan dalam negeri (reklamasi, pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta) maupun ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Pelaku usaha yang melakukan pembersihan dan pemanfaatan wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan izin yang diberikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen KKP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan PerikananKetentuan mengenai standar usaha penggalian pasir: pemanfaatan pasir laut yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/189816/permen-kkp-no-10-tahun-2021","df69293e-4f61-450d-bcca-3afaf14ff7cf","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"Permen KKP No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut","https://peraturan.bpk.go.id/Details/315392/permen-kkp-no-3-tahun-2025","515239a7-bc00-4d57-8758-235683f24c00","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 33 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTING REGULATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 26 OF
2023 CONCERNING MANAGEMENT OF SEDIMENTATION PRODUCTS AT SEA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 5 paragraph (7), Article 12 paragraph (5), Article 15 paragraph (5), and Article 21 paragraph (7) of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products at Sea, further regulation is needed regarding the procedures for preparing planning documents for the management of sedimentation products at sea, reports on the realization of transportation volume and placement of sedimentation products at sea, requests for sedimentation products at sea to meet domestic and export needs, and procedures for monitoring and evaluation implementation;
that for the utilization of sedimentation products at sea in the form of sea sand, regulations are needed regarding the procedures for issuing permits for the utilization of sea sand;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries concerning the Implementing Regulation of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products at Sea;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);
Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products at Sea (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 66, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6875);
Presidential Regulation Number 38 of 2023 concerning the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 89);
Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 48/PERMEN-KP/2020 concerning the Organization and Working Procedures of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 1114);

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES CONCERNING IMPLEMENTING REGULATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 26 OF 2023 CONCERNING MANAGEMENT OF SEDIMENTATION PRODUCTS AT SEA.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9929640-656d-4a62-94cd-168daa24c1e4","actionData","errors"]