For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)

Also known as: Perpu 5/1960 · Perpu No. 5 Tahun 1960 · Perpu Nomor 5 Tahun 1960

Status:
Active
Effective Date:19 Februari 1960Publication Date:19 Februari 1960
Perbankan & Lembaga KeuanganKeuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
ThemePenghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)
LocationPemerintah Pusat
Effective Date19 Februari 1960
Publication Date19 Februari 1960
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 100) Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bertujuan untuk menghentikan berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 1951, yang mengatur pengeluaran uang kertas Pemerintah Republik Indonesia Serikat pecahan Rp 5,- dan Rp 10,-. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Mata Uang melalui Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 yang telah menjadi Undang-Undang No. 71 Tahun 1958, dianggap perlu untuk menarik kembali uang kertas tersebut dari peredaran dan mencabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah. Menteri (Muda) Keuangan diberi kuasa untuk menyelenggarakan penarikan kembali uang kertas tersebut dengan memberikan kesempatan penukaran selama tiga bulan. Setelah periode tersebut, hak piutang berdasarkan uang kertas tersebut akan hilang dan tidak akan ada penggantian dalam bentuk apapun.

1. Pada hari diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, dihentikan berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 1951, kecuali ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut. 2. Mulai 1 April 1960, uang-uang kertas Pemerintah Republik Indonesia Serikat pecahan Rp 5,- dan Rp 10,- dicabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah dan ditarik kembali dari peredaran. 3. Menteri (Muda) Keuangan diberi kuasa untuk menyelenggarakan penarikan kembali uang kertas tersebut dengan memberi kesempatan untuk menukar uang kertas tersebut seharga nominalnya dengan uang yang sah selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 1 April 1960. 4. Setelah berlalunya jangka waktu 3 bulan, segala hak piutang berdasarkan uang kertas tersebut menjadi hilang dan tidak akan diberi pengganti lagi dalam bentuk apapun.

(-)