[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d847f14e-01c7-4876-9194-dd405b7ac2f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-09-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PESISIR - ZONASI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038 \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 \n Materi Pokok: Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Cakupan wilayah pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY terdiri atas:\r\na. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan\r\nb. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi kearah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.\r\nRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY bertujuan mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jangka waktu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY yakni 20 (dua puluh) tahun. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018. \n Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nTahun 2011-2030 \n Jumlah Halaman: 46 HLM; Penjelasan : 11 Halaman; Lampiran : 37 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk periode 2018-2038. Tujuan dari RZWP3K ini adalah untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diambil meliputi pengembangan kawasan pemanfaatan umum yang selaras dengan potensi sumber daya dan proses ekologis, penataan kawasan konservasi sesuai dengan potensi lestari, dan pengembangan alur laut yang memperhatikan perlindungan lingkungan maritim. Strategi yang digunakan mencakup pengembangan perikanan tangkap yang berkelanjutan, pariwisata berbasis potensi alam dan budaya, sentra perikanan tangkap terpadu yang ramah lingkungan, pelabuhan yang menunjang pertahanan negara, pembangkit listrik dari energi gelombang laut, serta sarana dan prasarana yang terintegrasi. Rencana alokasi ruang terdiri dari Kawasan Pemanfaatan Umum (zona pariwisata, pelabuhan, perikanan tangkap, dan energi), Kawasan Konservasi (pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perairan), dan Alur Laut. Peraturan ini juga mengatur mitigasi bencana, indikasi program pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, hak dan kewajiban masyarakat, serta kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.","transitional_provisions","1. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:\n a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;\n d. penggantian yang layak dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n4. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.","sanctions","1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir.\n2. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, dan/atau denda administratif.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. DIY No. 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25929/perda-prov-diy-no-16-tahun-2011","db8a9088-0cbc-49c8-bcc9-b0fb7cd0e1e5","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PERDA No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2043","https://peraturan.bpk.go.id/Details/274367/perda-no-10-tahun-2023","0ae440a4-4d2f-4df4-95b0-9f36dca2e1f0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 9 OF 2018
CONCERNING
ZONING PLAN FOR COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA 2018-2038

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 paragraph (5) of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands of the Special Region of Yogyakarta for 2018-2038;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 3 of 1950 concerning the Establishment of the Special Region of Jogjakarta (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d847f14e-01c7-4876-9194-dd405b7ac2f4","actionData","errors"]