[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7bfec66-e62e-413e-8a09-fb8793a0cac0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2023","number","12","year","2023","published_date","effective_date","2023-05-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Provinsi Jawa Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Provinsi - Jawa Timur
2023
Undang-undang (UU) NO. 12, LN.2023/No.59, TLN No.6868, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Provinsi Jawa Timur
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n UU ini mengatur mengenai Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota dengan ibukota berkedudukan di Kota Surabaya. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur\n2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum saat ini. Tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk menegaskan kembali kedudukan Provinsi Jawa Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyempurnakan dasar hukum, menyesuaikan cakupan wilayah, dan menegaskan karakteristik Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, dengan ibu kota di Kota Surabaya. Provinsi ini memiliki karakteristik geografis yang meliputi kawasan dataran rendah, pegunungan, dan taman nasional, serta potensi sumber daya alam yang meliputi kelautan, perikanan, pertambangan, dan pertanian. Selain itu, masyarakat Jawa Timur dikenal religius dan berbudaya, menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25980/uu-no-2-tahun-1950","8c7b0a87-2f82-4412-bd85-ed2e292cc813",{"_94":100,"_96":101},"Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2023
on
THE PROVINCE OF EAST JAVA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that a province is one of the regions within the Unitary State of the Republic of Indonesia which was formed to improve the implementation of effective governance and development in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the development of The Province of East Java is carried out sustainably in a unified territory to achieve the welfare of the people of The Province of East Java;
that Law Number 2 of 1950 on the Establishment of Djawa Timur Province as amended by Law Number 18 of 1950 on Amendments to Law Number 2 of 1950 on the Establishment of Djawa Timur Province is no longer in accordance with legal developments so it needs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7bfec66-e62e-413e-8a09-fb8793a0cac0","actionData","errors"]