[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d71ae9bc-7873-4aa4-9793-5a11f2342538","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-10-28","effective_date","2015-11-05","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5ad1955e-c3d6-4050-a817-4eb04a8cdc04","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_name","Permenko Polhukam","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 4, BN.2015/No.1665, jdih.kemkes.go.id : 103 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan \t
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian ini menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu politik, hukum, dan keamanan, pengendalian pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Kementerian Koordinator membawahi Sekretariat Kementerian Koordinator, beberapa Deputi Bidang Koordinasi (Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pertahanan Negara, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kesatuan Bangsa, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur), Staf Ahli, dan Inspektorat. Setiap deputi memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidangnya masing-masing. Sekretariat Kementerian Koordinator memberikan dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi. Inspektorat bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Staf Ahli memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai dengan bidang keahliannya.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: er-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","link","","revoked_by",[101],{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"Permenko Polhukam No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169739/permenko-polhukam-no-1-tahun-2021","ad56768b-5372-46cd-9f2f-263209b44c71","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COORDINATING MINISTER
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 4 OF 2015

ABOUT

ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
OF THE COORDINATING MINISTRY FOR POLITICAL, LEGAL, AND
SECURITY AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

COORDINATING MINISTER FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 96 letter b and Article 98 of Presidential Regulation Number 7 of 2015 concerning the Organization of State Ministries and Article 44 of Presidential Regulation Number 43 of 2015 concerning the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs;
that based on the Approval Letter of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number B/3129/M.PANRB/9/2015 dated September 23, 2015;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d71ae9bc-7873-4aa4-9793-5a11f2342538","actionData","errors"]