[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6e7daf9-ba06-4634-b5d3-caea3a270512","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2011","number","17","year","2011","published_date","2011-08-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan","place_of_enactment","Kalianda","theme","RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2011/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN
ABSTRAK:	\n \n Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Kebersihan dan Pelayanan Persampahan perlu disesuaikan kembali \n 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\n2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010\r\n \n Peraturan ini mengatur antara lain:\r\n1. Ketentuan umum\r\n2. Nama, obyek dan subyek retribusi\r\n3. Golongan dan jenis retribusi\r\n4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa\r\n5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif\r\n6. struktur dan besarnya tarif retribusi\r\n7. Wilayah pemungutan\r\n8. Tata cara pemungutan retribusi\r\n9. Tata cara pembayaran dan penagihan\r\n10. Masa retribusi dan saat retribusi terutang\r\n11. Keberatan\r\n12. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi\r\n13. Kadaluwarsa penagihan\r\n14. Sanksi administrasi\r\n15. Ketentuan pidana\r\n16. Insentif pemungutan\r\n17. Penyidikan\r\n18. Ketentuan peralihan\r\n19. Ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Kebersihan dan Pelayanan Persampahan \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Kebersihan dan Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya.

Objek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah. Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian dan pelayanan persampahan/kebersihan. Struktur dan besarnya tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis tempat (pasar, rumah tangga, perkantoran, industri) dan volume sampah yang dihasilkan.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilaksanakan sekaligus atau lunas selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau SKRDLB kepada Bupati.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan dibayar dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304250/perda-kab-lampung-selatan-no-1-tahun-2024","7b40902b-711f-4e11-a7f4-12d1e15be679","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 17 OF 2011
ABOUT
LOCAL FEE FOR WASTE/SANITATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of South Lampung Regency Number 14 of 2001 concerning Retribution for Cleanliness and Waste Services needs to be readjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Retribution for Waste and Sanitation Services;

Remembering:

Law Number 28 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 4 of 1956, Emergency Law Number 5 of 1956, Emergency Law Number 6 of 1956 concerning the Establishment of Level II Regions including Praja Cities

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6e7daf9-ba06-4634-b5d3-caea3a270512","actionData","errors"]