[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6e1f4e5-e17d-495a-96e9-8bd154784c19","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025","number","11","year","2025","published_date","2025-04-28","effective_date","2025-11-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perbankan-LEMBAGAPENJAMIN
2025
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 11, BN.2025 (19)/80 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melakukan penguatan industri\r\npenjaminan dan mewujudkan industri penjaminan\r\nyang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan, serta untuk\r\nmendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi\r\nnasional;\r\nb. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha\r\nLembaga Penjamin sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nOtoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017\r\ntentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin\r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan industri\r\nlembaga penjamin di Indonesia, sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang\r\nPenyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin; \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan usaha, penyelenggaraan pejaminan, imbal jasa, cadangan, klaim, pembayaran klaim dan peralihan hak tagih, retensi sendiri, kapasitas penjaminan dan nilai penjaminan bagi usaha produktif, larangan, ekuitas, investasi lembaga penjamin, tingkat kesehatan lembaga penjamin, lembaga penunjang penjaminan, pelaporan, perlindungan konsumen, pedoman akuntansi lembaga penjamin, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha\r\nLembaga Penjamin\r\nb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nOtoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017\r\ntentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin \n 80 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);\n2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6277).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat industri penjaminan dan mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan usaha lembaga penjamin, termasuk perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Kegiatan Usaha:**\n * Jenis-jenis usaha penjaminan yang diperbolehkan, termasuk penjaminan kredit, pembiayaan, pinjaman koperasi, surat utang, pembelian barang angsuran, transaksi dagang, pengadaan barang/jasa (surety bond), bank garansi, surat kredit berdokumen dalam negeri, letter of credit, kepabeanan (customs bond), dan cukai.\n * Persyaratan dan prosedur untuk melakukan kegiatan usaha penjaminan tertentu, termasuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).\n * Prioritas penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.\n2. **Penyelenggaraan Penjaminan:**\n * Mekanisme penjaminan dan penjaminan syariah, termasuk pihak-pihak yang terlibat (penerima jaminan, terjamin, penjamin) dan hak tagih penjamin.\n * Ketentuan mengenai Sertifikat Penjaminan dan Sertifikat Kafalah, termasuk informasi yang harus dimuat di dalamnya.\n * Tata cara penjaminan langsung dan tidak langsung, termasuk persyaratan kelayakan terjamin dan perjanjian kerja sama.\n * Ketentuan mengenai penjaminan bersama, akad penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan pemanfaatan teknologi informasi.\n3. **Imbal Jasa:**\n * Ketentuan mengenai Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), Imbal Jasa Penjaminan Ulang (IJPU), dan Imbal Jasa Kafalah Ulang (IJKU), termasuk penetapan tarif dan biaya akuisisi.\n4. **Cadangan, Klaim, dan Peralihan Hak Tagih:**\n * Kewajiban lembaga penjamin untuk memiliki cadangan klaim dan cadangan umum.\n * Prosedur pengajuan dan pembayaran klaim.\n * Ketentuan mengenai peralihan hak tagih dari penerima jaminan kepada perusahaan penjaminan setelah pembayaran klaim.\n5. **Retensi Sendiri, Kapasitas Penjaminan, dan Nilai Penjaminan:**\n * Kewajiban perusahaan penjaminan untuk memiliki retensi sendiri (bagian risiko yang ditanggung sendiri).\n * Ketentuan mengenai kapasitas penjaminan yang diukur dengan Gearing Ratio.\n * Kewajiban perusahaan penjaminan untuk memiliki nilai penjaminan bagi Usaha Produktif.\n6. **Larangan:**\n * Larangan bagi lembaga penjamin untuk memberikan atau menerima pinjaman, dengan pengecualian tertentu.\n7. **Ekuitas:**\n * Ketentuan mengenai Ekuitas minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah, serta UUS.\n * Larangan pembagian dividen jika tidak memenuhi ketentuan Ekuitas minimum.\n8. **Investasi:**\n * Jenis-jenis investasi yang diperbolehkan bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah.\n * Batasan investasi pada setiap jenis investasi.\n9. **Tingkat Kesehatan:**\n * Kewajiban lembaga penjamin untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.\n * Penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.\n * Kewajiban menjaga rasio likuiditas minimum.\n10. **Lembaga Penunjang Penjaminan:**\n * Ketentuan mengenai pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, agen penjamin, dan broker.\n11. **Pelaporan:**\n * Kewajiban lembaga penjamin untuk menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan, dan laporan insidental kepada OJK.\n12. **Pelindungan Konsumen:**\n * Kewajiban lembaga penjamin untuk menerapkan pelindungan konsumen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n13. **Pedoman Akuntansi:**\n * Kewajiban lembaga penjamin untuk melakukan pencatatan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.","transitional_provisions","1.\tSertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa penjaminannya berakhir.\n2.\tPerpanjangan atas Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.\n3.\tLembaga Penjamin yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin dan belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif, dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.","sanctions","1.\tPelanggaran terhadap berbagai ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2.\tSanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.\n3.\tSelain sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu, pembatalan persetujuan, dan/atau penilaian kembali terhadap pihak utama.","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan OJK No. 2/POJK.05/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129731/peraturan-ojk-no-2pojk052017-tahun-2017","422a0d96-9068-4e0d-8bde-4ec5ece3baff",{"_95":101,"_97":102},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin","","revoked_by",[105],{"_95":106,"_97":107,"_36":108},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2025","https://jdih.ojk.go.id/web/ViewPeraturan/Detail/f224b556-af80-65f5-7f99-3cec951ee3f1/00/00","32ee5b8c-8a24-4b5d-8563-484f14b62608","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2025
CONCERNING
THE OPERATION OF GUARANTEE INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA),

\n\n \n \n

Considering:

that to strengthen the guarantee industry and realize a sound, credible, and sustainable guarantee industry, and to support national economic growth and equity;
that Financial Services Authority (FSA) Regulation Number 2/POJK.05/2017 concerning the Operation of Guarantee Institutions as amended by Financial Services Authority (FSA) Regulation Number 30/POJK.05/2018 concerning Amendments to Financial Services Authority (FSA) Regulation Number 2/POJK.05/2017 concerning the Operation of Guarantee Institutions is no longer in accordance with the development of the guarantee institution industry in Indonesia, and therefore needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6e1f4e5-e17d-495a-96e9-8bd154784c19","actionData","errors"]