[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6d10bf0-fd40-4d65-a832-8954c4ecc6a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-12-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI - PERANGKAT DAERAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2014/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa perubahan besaran organisasi perangkar daerah dapat dilakukan sesuai dengan perubahan data jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD; bahwa susunan dan besaan organisasi perangkat daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk, jumlah APBD, kapasitas kelembagaan serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dan mencabut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Darah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi; \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008; Peratura Pemeritah No. 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Eselon Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014. \n 113 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menyesuaikan susunan dan besaran organisasi perangkat daerah dengan perkembangan jumlah penduduk, jumlah APBD, kapasitas kelembagaan, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dari pembentukan peraturan ini adalah untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Staf Ahli, Kecamatan, dan Kelurahan. Dinas Daerah terdiri dari berbagai dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lain-lain. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari badan-badan seperti Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Lembaga Lain meliputi Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.\n\nPeraturan ini mengatur tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah tersebut, termasuk Sekretariat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dinas Daerah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lembaga Teknis Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka perubahan status Desa tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah ini.\n4. Pelaksanaan penempatan jabatan dan pengalokasian anggaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat bulan Maret 2015.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/256295/perda-kab-bekasi-no-2-tahun-2020","2c262ee0-1b2e-4608-bc8e-5741bf04c6e9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 8 OF BEKASI REGENCY REGIONAL REGULATION GAZETTE YEAR 2014
REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY
NUMBER 8 OF 2014
CONCERNING
ORGANIZATION OF REGIONAL APPARATUS OF BEKASI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI,

\n\n \n \n

Considering:

that according to the Elucidation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 57 of 2007 concerning Technical Guidelines for Structuring Regional Apparatus Organizations, changes in the size of regional apparatus organizations can be made in accordance with changes in population data, area and amount of the APBD;
that the structure and size of the existing regional apparatus organization are not in accordance with the development of the population, the amount of the APBD, institutional capacity and the dynamics of the implementation of regional administration;
that based on the considerations as referred to in letters a and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6d10bf0-fd40-4d65-a832-8954c4ecc6a4","actionData","errors"]