For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.010/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Also known as: PMK 63/PMK.010/2017 · PMK No. 63/PMK.010/2017

Status:
Inactive
Effective Date:22 Mei 2017Publication Date:12 Mei 2017
Ratifikasi Perjanjian InternasionalKepabeanan & Perdagangan Internasional

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
LocationKementerian Keuangan
Effective Date22 Mei 2017
Publication Date12 Mei 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka memenuhi komitmen Pemerintah Republik Indonesia terkait Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan surat dari Menteri Perindustrian. Ketentuan substansial dari peraturan ini adalah perubahan tarif bea masuk untuk produk besi dan baja dengan pos tarif 7208.39.10 dan 7208.39.90. Perubahan tarif ini diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

1. Pengenaan bea masuk atas barang impor berdasarkan tarif bea masuk yang baru berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

(-)