[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6b5c488-cb6d-40df-9aa4-f5a0eb321b9e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-02-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber\r\npendapatan daerah yang penting guna membiayai\r\npelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka\r\nmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan\r\nkemandirian daerah perlu dilakukan perluasan terhadap\r\nobjek pajak daerah berdasarkan Peraturan Perundang- undangan;\r\nbahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nmaka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian\r\ndan menata kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBanjar yang berkenaan dengan Pajak Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah ; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun\r\n2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun\r\n2011; \n Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, yang berisi:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama Pajak;\r\n3.\tJenis Pajak Daerah; Wilayah Pemungutan;\r\n4.\tMasa Pajak;\r\n5.\tPemungutan Pajak;\r\n6.\tKeberatan dan Banding;\r\n7.\tPembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;\r\n8.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;\r\n9.\tKedaluwarsa;\r\n10.\tPenyidikan;\r\n11.\tKetentuan Usaha;\r\n12.\tKetentuan Pidana;\r\n13.\tInsentif Pemungutan;\r\n14.\tKetentuan Peralihan;\r\n15.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 01 Tahun\r\n1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor\r\n10 Seri A Nomor Seri 1);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 08 Tahun\r\n1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat\r\nII Banjar Tahun 1998 Nomor 13 Seri A Nomor 04);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 07 Tahun\r\n1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nDaerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Seri A Nomor Seri 1), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun\r\n2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat\r\nII Banjar Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 52 Seri C Nomor\r\nSeri 10);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2003 tentang\r\nPajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 29\r\nSeri B Nomor Seri 01);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak\r\nRestoran (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 30 Seri\r\nB Nomor Seri 02);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pajak\r\nParkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2004 Nomor 11 Seri B\r\nNomor Seri 03);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nReklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 14);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pajak\r\nMineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar\r\nTahun 2010 Nomor 02). \n 47 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 01 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 10 Seri A Nomor Seri 1);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 13 Seri A Nomor 04);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Seri A Nomor Seri 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 52 Seri C Nomor Seri 10);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 29 Seri B Nomor Seri 01);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 30 Seri B Nomor Seri 02);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2004 Nomor 11 Seri B Nomor Seri 03);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 14);\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 02).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Banjar. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menata kembali semua peraturan daerah yang berkenaan dengan pajak daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Pajak Daerah:**\n * Pajak Hotel\n * Pajak Restoran\n * Pajak Hiburan\n * Pajak Reklame\n * Pajak Penerangan Jalan\n * Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan\n * Pajak Parkir\n * Pajak Air Tanah\n * Pajak Sarang Burung Walet\n * Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan\n * Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)\n2. **Objek dan Subjek Pajak:** Setiap jenis pajak memiliki definisi objek dan subjek pajak yang spesifik, termasuk pengecualian.\n3. **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak:** Setiap jenis pajak memiliki dasar pengenaan dan tarif pajak yang berbeda-beda, yang diatur dalam pasal-pasal terkait.\n4. **Tata Cara Pemungutan:** Pajak dipungut berdasarkan ketetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.\n5. **Wilayah Pemungutan:** Pajak terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Banjar.","transitional_provisions","1. Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah Kabupaten Banjar sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.\n3. Wajib Pajak yang tidak memotong dan/atau memungut Pajak sehingga menimbulkan kerugian Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.\n4. Orang pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Banjar No. 14 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22556/perda-kab-banjar-no-14-tahun-2009","263a9e2e-afa9-45d3-aeae-3e0e6bcb863c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"PERDA Kab. Banjar No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22432/perda-kab-banjar-no-2-tahun-2010","3dd0e4a7-6702-4564-a2a5-80d509e00662","amended_by",[113,117,121],{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"PERDA Kab. Banjar No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144021/perda-kab-banjar-no-3-tahun-2019","88167c1e-6f8f-4eb1-aa25-d34a9c8230ba",{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"PERDA Kab. Banjar No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak DaerahPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/35083/perda-kab-banjar-no-2-tahun-2017","8b5e0c11-1885-4d4b-9337-3102169fccd6",{"_94":122,"_96":123,"_36":124},"PERDA Kab. Banjar No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak DaerahPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22288/perda-kab-banjar-no-13-tahun-2013","09162e7d-8d39-46d8-b029-ed1079b2864e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that regional taxes are an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government in order to improve services to the community and regional independence, it is necessary to expand regional tax objects based on laws and regulations;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is deemed necessary to make adjustments and reorganize all Regional Regulations of Banjar Regency relating to Regional Taxes;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Regional Taxes;

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6b5c488-cb6d-40df-9aa4-f5a0eb321b9e","actionData","errors"]