[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d5a32db2-1bb3-4d6e-816a-8c9ee3799769","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana - Tata Ruang - Wilayah Kota Jambi - Tahun 2013-2033
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Jambi dengan memanfaatkan Ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;\r\nBahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;\r\nBahwa dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang Juntco Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 26 tahun 2008 tentang RT/RW Nasional juntco Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Jambi perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2933; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Thaun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; Perpres No. 71 Tahun 2012; Perda No. 10 Tahun 2013. \n Perda ini mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, meliputi; Tujuan, Kebijakan dan Strategi; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang; Penetapan Kawasan Strategis; Arahan Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat dan Kelembagaan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n Ketentuan pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi dicabut dan diyatakan tidak berlaku. \n 55 hlm.; Lampiran 20 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2002 Seri E Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Jambi ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2013-2033 dengan tujuan mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa berskala nasional yang religius, berbudaya, tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi perwujudan pusat-pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan nasional dengan prinsip berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas perkotaan dan keterkaitan antar pusat kegiatan, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif, peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung, peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota, pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, pengembangan ruang kota yang terintegrasi dan efisien, pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan strategis cagar budaya, dan mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan. Peraturan ini mengatur struktur ruang yang meliputi sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana, serta pola ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Diatur pula mengenai penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Peran masyarakat dan kelembagaan juga diatur dalam peraturan ini.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan: untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah ditebitkan tidak dapat diperpanjang dan/atau dibatalkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.\n4. Setiap pemanfaatan ruang di Kota yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n5. Segala bentuk kebijakan Pembangunan dan Perizinan harus mempedomani dan memperhatikan ketentuan Zonasi sesuai Peraturan Daerah ini dan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.\n6. Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota; dan\n7. Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.","sanctions","1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, izin pemanfaatan ruang, atau persyaratan izin dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.\n2. Pelanggaran yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000.\n3. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian harta benda atau kerusakan barang dapat dipidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000.\n4. Pelanggaran yang mengakibatkan kematian orang dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.\n5. Pejabat yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000, serta dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kota Jambi No. 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307863/perda-kota-jambi-no-5-tahun-2024","5ca5e393-6c35-42f3-8f75-8e2efd41654a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF JAMBI CITY
NUMBER 9 OF 2013

REGIONAL REGULATION OF JAMBI CITY
NUMBER 9 OF 2013

CONCERNING

SPATIAL PLAN OF JAMBI CITY
YEAR 2013 - 2033

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAMBI,

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in the City of Jambi by utilizing regional space in a efficient, effective, harmonious, balanced, and sustainable manner to improve community welfare and security, it is necessary to prepare a Spatial Plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the spatial plan is a direction for development investment locations carried out by the government, community, and/or business world;
that with the enactment of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning juncto Government Regulation Number 26 of 2008 concerning the National Spatial Plan juncto Regional Regulation of Jambi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d5a32db2-1bb3-4d6e-816a-8c9ee3799769","actionData","errors"]