[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d58765bb-b380-4189-a7ca-e878cf01b8d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008","number","9","year","2008","published_date","2008-07-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA - TEKNIS - DAERAH - DAN - KANTOR - PELAYANAN - PERIZINAN - TERPADU - KOTA - CIMAHI
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2008/90 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi perlu disesuaikan, berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi dengan Peraturan Daerah. \n UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Cimahi No. 5 Tahun 2008 \n Peraturan ini mengatur tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Kantor Kepegawaian; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik; Kantor Penanaman Modal; RSUD Cibabat; Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan Dalam Jabatan; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2008. \n Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 dicabut. \n 40 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Cimahi. Latar belakang pembentukan ini adalah untuk menyesuaikan organisasi perangkat daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi dari:

Inspektorat Kota: Unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana: Unsur pendukung tugas Walikota bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
Kantor Kepegawaian Daerah: Unsur pendukung tugas Walikota bidang kepegawaian.
Kantor Lingkungan Hidup: Unsur pendukung tugas Walikota bidang lingkungan hidup.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat: Unsur pendukung tugas Walikota bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik: Unsur pendukung tugas Walikota bidang kearsipan, perpustakaan dan pengelolaan data elektronik.
Kantor Penanaman Modal: Unsur pendukung tugas Walikota bidang penanaman modal.
RSUD Cibabat: Perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan medis.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu: Unsur pendukung tugas Walikota bidang pelayanan perizinan.

Setiap lembaga diatur mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta susunan organisasi. Peraturan ini juga mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana teknis operasional badan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2009.\n2. Segala peraturan pelaksanaan yang masih mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2003","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"PERDA Kota Cimahi No. 6 Tahun 2015 tentang LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62569/perda-kota-cimahi-no-6-tahun-2015","e9c624f5-8bc2-4a57-aef3-d481e66698c1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[115,119],{"_97":116,"_99":117,"_36":118},"Perda Kota Cimahi No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/204015/perda-kota-cimahi-no-11-tahun-2012","670206e6-b64b-4130-b113-3324f8756d98",{"_97":120,"_99":121,"_36":122},"Perda Kota Cimahi No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203896/perda-kota-cimahi-no-3-tahun-2011","ed8a4b54-020d-45e0-8099-de5f2364290c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
КОТА СІМАНІ

REGIONAL REGULATION OF KOTА СІМАНІ
NUMBER: 9 YEAR 2008
CONCERNING
REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS AND ONE-STOP SERVICE OFFICE
PERMITTING KOTА СІМАНІ

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF СІМАНІ,

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 41 of 2007, concerning the Organization of Regional Apparatus, the organization and working procedures of the Regional Technical Institutions and the One-Stop Integrated Licensing Service Office of Cimahi City need to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate the Establishment of Regional Technical Institutions and the One-Stop Integrated Licensing Service Office of Cimahi City with a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of Employment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1974 Number 55, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d58765bb-b380-4189-a7ca-e878cf01b8d9","actionData","errors"]