[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d55b1d0d-34d2-4fb2-84ce-272ecc7582c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-05-22","effective_date","2015-05-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 4, BN.2015/No.775, jdih.bawaslu.go.id : 15 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih, penyerahan DP4 telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi, penyusunan daftar pemilih menggunakan DP4 dan DPT Pemilu terakhir, proses sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir, daftar pemilih dimutakhirkan dan diumumkan secara luas, daftar pemilih mendapatkan masukan dan tanggapan sebelum ditetapkan menjadi DPS, penetapan dan pengumuman DPT, dan pendaftaran pemilih tambahan.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertanggung jawab bersama dalam pengawasan ini. Mereka melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah, mendapatkan salinan DP4, melakukan perbandingan data, dan mengidentifikasi pemilih potensial di daerah berkarakter khusus. Pengawasan juga dilakukan terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih oleh PPL, rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten/Kota, penetapan dan pengumuman DPS dan DPT, serta pendaftaran pemilih tetap tambahan.

Peraturan ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pembinaan dan supervisi oleh Bawaslu, serta tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176546/peraturan-bawaslu-no-5-tahun-2016","46ed5e54-276d-4eac-b881-2f453d2c814e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 4 OF 2015

SUPERVISION OF DATA UPDATING AND VOTER LIST
IN THE ELECTION OF GOVERNORS AND VICE GOVERNORS, REGENTS AND
VICE REGENTS AND MAYORS AND VICE MAYORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the implementation of administrative procedures for the preparation
of voter lists in the election of Governors and Vice
Governors, Regents and Vice Regents and Mayors and
Vice Mayors needs to be supervised so that citizens' rights to
vote are not obstructed and to protect, guarantee
and fulfill the constitutional rights of citizens to
exercise their right to vote responsibly;
that on the right to vote and the preparation of the list\nof voters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d55b1d0d-34d2-4fb2-84ce-272ecc7582c7","actionData","errors"]