[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d52e2202-7853-4ae3-9441-a5ffdf6617b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2025","number","95","year","2025","published_date","2025-12-19","effective_date","2025-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jabatan-kepegawaian
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 95, BN.2025 (1217)/10 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk penyederhanaan tata kelola dan peningkatan kualitas hasil pelaksanaan analisis jabatan, perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan;\r\nb. bahwa untuk penyediaan data beban kerja, efektivitas dan efisiensi kerja unit organisasi dan/atau jabatan, serta kebutuhan pegawai yang berkesinambungan sebagai data dukung kebijakan di bidang organisasi dan sumber daya manusia, perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Keuangan;\r\nc. bahwa untuk mendukung sistem organisasi yang lincah dan dinamis, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Keuangan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan prinsip, ruang lingkup, pelaksanaan analisis jabatan, pelaksanaan ABK, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 441/PM.01/2007 tentang Uraian Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Keuangan;\r\nb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan;\r\nc. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 441/PM.01/2007 tentang Uraian Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Keuangan.\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan.\n3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur pedoman pelaksanaan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) di lingkungan Kementerian Keuangan. Latar belakangnya adalah untuk penyederhanaan tata kelola, peningkatan kualitas hasil Anjab, penyediaan data beban kerja, efektivitas dan efisiensi kerja unit organisasi, serta dukungan terhadap sistem organisasi yang lincah dan dinamis. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan Anjab dan ABK.\n\nKetentuan substansial mencakup pelaksanaan Anjab terhadap seluruh jabatan ASN di lingkungan Kementerian Keuangan, baik manajerial maupun nonmanajerial. Anjab dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan peraturan terkait organisasi dan tata kerja, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Tahapan pelaksanaan Anjab meliputi pengumpulan dan analisis data jabatan, penelaahan hasil, dan penetapan hasil. Hasil Anjab digunakan sebagai pedoman bagi pemangku jabatan dan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan seperti penyusunan peta jabatan, peringkat jabatan, penataan organisasi, standar operasional prosedur, ABK, dan pengelolaan sumber daya manusia. ABK dilaksanakan terhadap rencana dan realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi. Tahapan ABK meliputi pengumpulan data beban kerja, pengolahan data, analisis hasil pengolahan, dan pelaporan. Hasil ABK digunakan sebagai bahan pendukung dalam penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, standar waktu kerja, peningkatan kinerja kelembagaan, penataan struktur organisasi, perencanaan kebutuhan pegawai, dan penilaian kesehatan organisasi.","transitional_provisions","1. Hasil pelaksanaan Analisis Jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya hasil pelaksanaan Analisis Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Hasil pelaksanaan ABK pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan ABK tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan, masih tetap digunakan sampai dengan ditetapkan laporan ABK berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94,100,104],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/113250/pmk-no-138pmk012018","9d62beef-b69a-4fa9-91a2-cde3d36927ae",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PMK No. 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/145965/pmk-no-175pmk012016","d7203c3c-c8e5-4885-856d-a74d064b2feb",{"_95":105,"_97":106},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 441/PM.01/2007 tentang Uraian Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Keuangan","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 95 OF 2025
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF
JOB ANALYSIS AND WORKLOAD ANALYSIS
WITHIN THE MINISTRY OF FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to simplify governance and improve the quality of job analysis implementation results, it is necessary to improve the implementation of job analysis within the Ministry of Finance;
that to provide workload data, work effectiveness and efficiency of organizational units and/or positions, as well as sustainable employee needs as supporting data for policies in the field of organization and human resources, it is necessary to improve the implementation of workload analysis within the Ministry of Finance;
that to support an agile and dynamic organizational system, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d52e2202-7853-4ae3-9441-a5ffdf6617b4","actionData","errors"]