[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d520bf05-1e5a-4ed7-880f-8d10bf1ccce0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_126":127},"title","Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak","short_title","Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1997","number","3","year","1997","published_date","1997-01-03","effective_date","1998-01-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengadilan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengadilan Anak
1997
Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1997/ No. 3, TLN NO. 3668, LL SETNEG : 23 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pengadilan Anak
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman; UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. \n Dalam UU ini diatur mengenai pengaturan pengadilan Anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di\r\nlingkungan Peradilan Umum. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: a) mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh; b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja; atau c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1998. \n Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. \n Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010. \n Penjelasan : 40 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pembinaan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam perkara hukum. Anak dianggap sebagai bagian dari generasi muda yang memerlukan perhatian khusus untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. Tujuan utama adalah untuk melindungi anak dari dampak negatif lingkungan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab.

Ketentuan Substansial

Pengadilan Anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki wewenang khusus untuk menangani perkara anak. Anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah mereka yang berusia antara 8 hingga 18 tahun. Hakim, Penuntut Umum, dan Penyidik yang menangani perkara anak harus memiliki pemahaman khusus mengenai masalah anak. Proses persidangan dilakukan secara tertutup untuk melindungi kepentingan anak, dan putusan pengadilan harus mempertimbangkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

","transitional_provisions","1. Perkara Anak nakal yang pada saat berlakunya Undang-undang ini:\n a. sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini;\n b. sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-undang ini.\n2. Putusan hakim mengenai perkara Anak Nakal yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin.\n3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012","96e97704-b5d6-46b9-9602-f72f79ea56ab","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[120],{"_121":122,"_99":123,"_124":125},"nomor_putusan","1/PUU-VIII/2010","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/66/Putusan%20nomor%201.PUU.2010.pdf","teks","frasa,”... 8 (delapan) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat\r\n(1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang\r\nPengadilan Anak, beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa “...8 (delapan) tahun...” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “...12 (dua belas) tahun...”;","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 1997
on
JUVENILE COURT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that children are part of the young generation as one of the
human resources that are the potential and successors to the ideals
of the nation's struggle, who have a strategic role and have
characteristics and special characteristics, requiring guidance and protection in
order to guarantee the growth and development of physical, mental, and
social aspects in a complete, harmonious, balanced, and harmonious manner;
that in order to carry out guidance and provide protection
for children, support is needed, both in terms of
institutional and legal framework that is more stable and
adequate, therefore the provisions regarding the implementation of
courts for children need to be carried out specifically;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d520bf05-1e5a-4ed7-880f-8d10bf1ccce0","actionData","errors"]