[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4bb09a4-dcff-4707-b18e-73a5db51c616","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-09-20","effective_date","2014-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","Pajak Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8, TLD NO.273
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Rokok
ABSTRAK:	\n \n Pajak Rokok merupakan salah satu jenis Pajak\r\nProvinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Huruf\r\ne Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah.\r\nPajak Rokok merupakan sumber penerimaan yang\r\npotensil untuk membiayai pembangunan daerah, terutama\r\nuntuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan\r\nhukum terkait dengan pengawasan atas peraturan\r\nperundang-undangan mengenai rokok dan peredarannya.\r\nPajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah\r\nsebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang–\r\nUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah. \n asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945.\r\nUndang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara\r\ndan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah .\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum\r\nAcara Pidana.\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan\r\nUmum dan Tata Cara Perpajakan.\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang\r\nPenagihan Pajak dengan Surat Paksa .\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang\r\nPengadilan Pajak .\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara.\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara.\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab\r\nPengelolaan Keuangan Negara .\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah .\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah.\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang\r\nKesehatan.\r\nUndang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981\r\ntentang Hukum Acara Pidana.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang\r\nTata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan dengan\r\nSurat Paksa.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota .\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang\r\nPengelolaan Uang Negara/Daerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata\r\nCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang\r\nJenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan\r\nPenetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib\r\nPajak .\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13\r\nTahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah .\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2\r\nTahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi\r\nSelatan.\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2\r\nTahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di\r\nLingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I\r\nSulawesi Selatan . \n PAJAK ROKOK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok menetapkan pajak atas konsumsi rokok di wilayah provinsi. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah guna membiayai pembangunan, terutama pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum terkait pengawasan rokok.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah konsumsi rokok (sigaret, cerutu, dan rokok daun), kecuali rokok yang tidak dikenai cukai. Subjek pajak adalah konsumen rokok, sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin NPPBKC. Dasar pengenaan pajak adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok, dengan tarif pajak sebesar 10% dari cukai rokok. Pemungutan pajak dilakukan bersamaan dengan pemungutan cukai rokok dan dilarang diborongkan. Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak terutang dan melaporkannya melalui SPPR.

Hasil penerimaan pajak dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70%, yang dibagi berdasarkan aspek potensi dan pemerataan. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan minimal 50% dari pajak yang diterima untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKB dikenakan bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan).\n2. Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB karena SPPR tidak diisi dikenakan kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan).\n3. Jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKBT dikenakan kenaikan 100% dari kekurangan pajak.\n4. Pemerintah Kabupaten/Kota yang melanggar alokasi penggunaan pajak dapat dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar 10%.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Prov. Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/336434/perda-prov-sulawesi-selatan-no-1-tahun-2024","d237d886-805b-4f15-8b4b-cf7c28b80e8b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 8 OF 2013
CONCERNING
CIGARETTE TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering:

that Cigarette Tax is one type of Provincial Tax as stipulated in Article 2 paragraph (1) Letter e of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that Cigarette Tax is a potential source of revenue to finance regional development, especially for public health services and law enforcement related to the supervision of laws and regulations regarding cigarettes and their circulation;
that Taxes are stipulated by Regional Regulation as stipulated in Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4bb09a4-dcff-4707-b18e-73a5db51c616","actionData","errors"]