For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Also known as: PP 86/2019 · PP No. 86 Tahun 2019 · PP Nomor 86 Tahun 2019

Status:
Active
Effective Date:26 Desember 2019Publication Date:26 Desember 2019
Kesehatan & FarmasiPerdagangan Dalam NegeriPerdagangan Internasional & Ekspor-Impor

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemeKeamanan Pangan
LocationPemerintah Pusat
Effective Date26 Desember 2019
Publication Date26 Desember 2019
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan disusun untuk menjamin keamanan pangan di sepanjang rantai pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman dan memastikan pangan yang tersedia memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk sanitasi pangan, penggunaan bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetik, iradiasi pangan, dan standar kemasan pangan. Selain itu, peraturan ini menetapkan mekanisme pemberian jaminan dan sertifikasi, tata cara pendaftaran sarana produksi, serta persyaratan impor pangan. Pengawasan dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

1. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara kegiatan, penarikan pangan dari peredaran, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin. 2. Sanksi administratif dikenakan secara bertahap, tidak bertahap, atau kumulatif oleh menteri terkait, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.