[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4623953-8d65-4ca8-a96d-5b2cd103a1c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 200 Tahun 2024","number","200","year","2024","published_date","2024-11-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan - Ekonomi - Kreatif
2024
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 200, LN 2024 (397) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Badan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Ekonomi Kreatif. \n Dasar Hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 140 Tahun 2024. \n Perpres ini mengatur mengenai Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disingkat Bekraf adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. Bekraf berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bekraf dipimpin oleh Kepala, Kepala dijabat oleh Menteri Menteri Ekonomi Kreatif. Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala. Wakil Kepala dijabat oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Bekraf melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Bekraf menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut; 1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreativitas budaya dan desain, kreativitas digital dan teknologi, dan kreativitas media; 2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreativitas budaya dan desain, kreativitas digital dan teknologi, dan kreativitas media; dan 3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreativitas budaya dan desain, kreativitas digital dan teknologi, dan kreativitas media. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2024. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:\r\n1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); dan\r\n2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270), sepanjang berkaitan dengan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269)\n2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bekraf memiliki tugas utama dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, yang meliputi kreativitas budaya, desain, digital, teknologi, dan media. Bekraf dipimpin oleh Kepala yang dijabat oleh Menteri Ekonomi Kreatif, dengan dukungan Wakil Kepala, Sekretariat Utama, dan beberapa Deputi yang masing-masing memiliki fokus pada bidang tertentu. Bekraf bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, menyusun norma dan standar, serta memberikan bimbingan teknis di bidang ekonomi kreatif. Selain itu, Bekraf juga mengelola barang milik negara dan melakukan pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien.

","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bekraf dan Kementerian Pariwisata tetap menggunakan sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen pada Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019.","sanctions","(-)","revokes",[99,105],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERPRES No. 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsepanjang berkaitan dengan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129220/perpres-no-97-tahun-2019","0f4e6e72-e5d4-4180-81dd-09d1ad45e5f5",{"_100":106,"_102":107,"_36":108},"PERPRES No. 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsepanjang berkaitan dengan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129217/perpres-no-96-tahun-2019","d3cd75d4-ef20-4f10-9831-6d59702363cc","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 200 YEAR 2024
CONCERNING
CREATIVE ECONOMY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4623953-8d65-4ca8-a96d-5b2cd103a1c9","actionData","errors"]