For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Also known as: Permendagri 23/2007 · Permendagri No. 23 Tahun 2007 · Permendagri Nomor 23 Tahun 2007

Status:
Active
Effective Date:22 Mei 2007Publication Date:22 Mei 2007
Standar & Pedoman TeknisPengendalian Internal PemerintahOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemePedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date22 Mei 2007
Publication Date22 Mei 2007
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri.

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal. Rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pengawasan meliputi kegiatan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

(-)

1. SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.