[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3c31951-232b-42f0-bfb6-fb2ea035a6be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-12-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PERSETUJUAN - BANGUNAN - GEDUNG
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD 2022/Nomor 9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Bahwa agar menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan penghuni dan lingkungannya perlu dilakukan penyederhanaan dan efesiensi dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menghapus izin mendirikan bangunan dan menerapkan pengaturan baru, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. \n Pasal 18 ayat (18) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 10 tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021. \n Peraturan Ini Menagatur Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang meliputi ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif, struktur dan besaran tarif, wilayah pemungutan retribusi, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022. \n UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020. \n 15 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah perubahan regulasi terkait perizinan bangunan gedung setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan PBG.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta untuk meningkatkan iklim investasi dan mereformasi birokrasi dalam pelayanan publik terkait persetujuan bangunan gedung.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengaturan mengenai objek dan subjek retribusi PBG, yang meliputi penerbitan PBG dan SLF bagi orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan, perubahan, atau perawatan bangunan gedung.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dalam perhitungan retribusi PBG, yang didasarkan pada formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG, yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
Struktur dan besaran tarif retribusi PBG, yang dihitung dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan luas total lantai, indeks terintegrasi, indeks bangunan gedung terbangun, volume, indeks prasarana bangunan gedung, dan harga satuan retribusi.
Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi PBG, termasuk ketentuan mengenai angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Pengaturan mengenai keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pemeriksaan, dan insentif pemungutan retribusi.

","transitional_provisions","1. Ketentuan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Sukabumi No. 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170755/perda-kab-sukabumi-no-6-tahun-2010","e34a5335-e8e1-4dd3-8c0d-f6a5b4b65d1d","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298722/perda-kab-sukabumi-no-15-tahun-2023","a07b507d-4b11-4aee-9665-7329feab0750","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 9 OF 2022
CONCERNING
LOCAL FEE FOR BUILDING APPROVAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of Building Construction must be carried out in an orderly manner, in accordance with its function, and meet the administrative and technical requirements of Building Construction in order to ensure the safety, security, and comfort of occupants and the environment;
that in order to improve the investment climate and reform the bureaucracy in terms of public services, it is necessary to simplify and streamline the Building Approval process;
that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has abolished building permits and implemented new regulations regarding building approvals as one of the basic requirements for business licensing;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3c31951-232b-42f0-bfb6-fb2ea035a6be","actionData","errors"]