[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3b4160c-f9e7-4ce9-a196-4dc3ce897beb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada UPTD BLK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2011","number","22","year","2011","published_date","2011-11-01","effective_date","2011-11-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada UPTD BLK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - pelayanan - pendidikan - pada - utpd - blk
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD 2011/53 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada UPTD BLK
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pengaturan pengenaan Retribusi Jasa pPelatihan Swadana sehubungan dengan telah diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 maka perlu mentapkan Perda tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada UPTD BLK. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Pp No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda kab. Kuningan No. 13 tahun 2001; Perda kab. Kuningan No. 6 Tahun 2005; Perda kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda kab. Kuningan No. 11 Tahun 2008; Perda kab. Kuningan No. 12 tahun 2010. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan pelayanan pendidikan, Nama Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Stuktur Dan Besarnya Tarip Dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang, Insentif Pemngutan, Saat Retribusdi Terhutang, Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan, Tat Cara Penagihan Dan Penghapusan, Instansi Pemungut, Sanksi Administratif, Pembinaan Dan pengawasan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2002 dicabut. \n 11 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelatihan Swadana.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Kuningan. Latar belakangnya adalah perubahan nomenklatur retribusi daerah akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pengenaan retribusi pelayanan pendidikan.

\n\n

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Pendidikan yang meliputi bidang teknologi mekanik, otomotif, listrik, bangunan, tata niaga, aneka kejuruan, dan processing produk pertanian. Bidang-bidang ini dapat dimanfaatkan untuk praktek kerja siswa dengan biaya seringan-ringannya. Setiap peserta Pelayanan Pendidikan wajib membayar retribusi dengan besaran yang telah ditetapkan berdasarkan jenis kejuruan dan lama pelatihan. Penerimaan retribusi dikembalikan 100% untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan UPTD BLK.

\n\n

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan dilaksanakan oleh UPTD BLK pada Dinas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Calon Peserta yang tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi, tidak akan diikutsertakan dalam program Pelayanan Pendidikan.\n3. Peserta yang tidak melakukan pembayaran Retribusi selama dalam pelaksanaan program Pelayanan Pendidikan, akan dihentikan dari pelaksanaan program Pelayanan Pendidikan.\n4. Peserta yang tidak melakukan pembayaran kewajiban Retribusi pada akhir pelaksanaan Pelayanan Pendidikan, tidak akan diberikan Sertifikat.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2002","link","","revoked_by",[104],{"_98":105,"_100":106,"_36":107},"PERDA Kab. Kuningan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/275210/perda-kab-kuningan-no-1-tahun-2024","66bca330-a89e-456c-b375-be40bbdfa8ff","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 22 OF 2011
CONCERNING
LOCAL FEE FOR EDUCATION SERVICE AT UPTD BLK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to regulate the imposition of Self-Supporting Training Service Fees, Regional Regulation Number 21 of 2002 has been established referring to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes as amended by Law Number 34 of 2000;
that in connection with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as a substitute for Law Number 18 of 1997, there has been a change in the nomenclature of Regional Retribution, which was originally the Self-Supporting Training Service Fee to be the Local Fee for Education Service at UPTD BLK;
that based on the considerations referred to in letters a and b, to ensure legal certainty, it is deemed necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3b4160c-f9e7-4ce9-a196-4dc3ce897beb","actionData","errors"]