[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3838c55-140e-464e-8504-0b7937329ad9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025","number","43","year","2025","published_date","2025-07-07","effective_date","2025-07-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengasuransian Barang Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ASURANSI-BMN
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 43, BN.2025 (488)/26 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pengasuransian Barang Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28\r\nTahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan\r\nBarang Milik Negara/Daerah, telah ditetapkan\r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019\r\ntentang Pengasuransian Barang Milik Negara;\r\nb. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan\r\nprogram pengasuransian Barang Milik Negara dan\r\nmenyelaraskan dengan kebijakan dana bersama\r\npenanggulangan bencana, Peraturan Menteri Keuangan\r\nNomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian\r\nBarang Milik Negara perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Keuangan tentang Pengasuransian\r\nBarang Milik Negara; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan dan tanggung jawab, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan dan penghapusan, penyelesaian perselisihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 697).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pengasuransian Barang Milik Negara (BMN). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan program pengasuransian BMN dan menyelaraskan dengan kebijakan dana bersama penanggulangan bencana. Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMN, serta untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang, Pengguna Barang, Satuan Kerja Koordinator, Kuasa Pengguna Barang, dan Unit Pengelola Dana terkait pengasuransian BMN.\n2. Tata cara pengasuransian BMN, termasuk objek asuransi (BMN Program dan BMN Nonprogram), pihak pelaksana pengasuransian, jangka waktu pengasuransian, produk asuransi, Polis Asuransi, Premi atau Kontribusi, dasar penetapan besaran pertanggungan, sumber pendanaan, klaim asuransi, dan tahapan pengasuransian.\n3. Pengamanan dan pemeliharaan BMN yang diasuransikan.\n4. Penatausahaan, pelaporan, dan penghapusan BMN yang diasuransikan.\n5. Penyelesaian perselisihan terkait pengasuransian BMN.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Asuransi BMN.","transitional_provisions","1. Proses pengasuransian BMN yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan telah sesuai dan proses selanjutnya dilaksanakan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n2. Polis Asuransi BMN yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sesuai dengan:\n a. ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara; dan/atau\n b. ketentuan peraturan perundang-undangan,\ndinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Polis.\n3. Dokumen atau surat yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PMK No. 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128100/pmk-no-97pmk062019","1ecef863-e01f-4665-b6f0-803b6d90351b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 43 OF 2025
CONCERNING
INSURANCE OF STATE-OWNED ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 45 paragraph (3)
of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning
Management of State/Regional Property as
amended by Government Regulation Number 28
of 2020 concerning Amendments to Regulation
Government Number 27 of 2014 concerning Management of
State/Regional Property, it has been stipulated
Regulation of the Minister of Finance Number 97/PMK.06/2019
concerning Insurance of State-Owned Assets;
that to adjust to developments in the
insurance program for State-Owned Assets and
to align with the joint fund policy
for disaster management, the Regulation of the Minister of Finance
Number 97/PMK.06/2019 concerning Insurance of
Sta

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3838c55-140e-464e-8504-0b7937329ad9","actionData","errors"]