[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d3810bae-004a-4c08-8cda-6e8fe61fbc48","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-11-29","effective_date","2019-12-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2019/N0.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan Retribusi Jasa Usaha dalam lingkup pemerintah daerah dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa kewenangan yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang menjadi potensi untuk Retribusi Jasa Usaha; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang;\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;\r\n5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;\r\n6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;\r\n7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\n8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;\r\n9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;\r\n10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;\r\n11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;\r\n12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;\r\n15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015;\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik;\r\n26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Sulawesi Selatan;\r\n27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;\r\n28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. \n 1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;\r\n2. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n3. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan Retribusi Jasa Usaha serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan beberapa kewenangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Perubahan meliputi:

Perubahan Pasal 1 mengenai definisi istilah-istilah terkait retribusi.
Perubahan Pasal 2 mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha.
Perubahan Pasal 4 mengenai objek retribusi.
Perubahan Pasal 6 mengenai tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Perubahan Pasal 7 mengenai tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Perubahan Pasal 16 mengenai tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Perubahan Pasal 19 mengenai objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Perubahan Pasal 22 mengenai tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Penyisipan Bab VIA mengenai Retribusi Terminal.
Perubahan Pasal 23 mengenai golongan Retribusi Jasa Usaha.
Perubahan Pasal 24 mengenai prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
Perubahan Pasal 28 mengenai penetapan retribusi.
Perubahan Pasal 29 mengenai pemungutan retribusi.
Perubahan Pasal 30 mengenai pembayaran retribusi.
Perubahan Pasal 39 mengenai insentif bagi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
Perubahan Pasal 40 mengenai pembinaan dan pengawasan pemungutan retribusi.
Perubahan Pasal 44 mengenai keberlakuan Peraturan Gubernur terkait.
Penyisipan Pasal 44a mengenai keberlakuan ketentuan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Perubahan Lampiran I sampai dengan Lampiran IV.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan peraturan yang lebih adil, efektif, tertib administratif, dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

","transitional_provisions","1. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perjenis Obyek Pungutan Pada Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap tanah, bangunan/gedung, ruangan, dan kendaraan bermotor alat berat tetap berlaku sampai ditetapkannya Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah terhadap objek yang bersangkutan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Prov. Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/336434/perda-prov-sulawesi-selatan-no-1-tahun-2024","d237d886-805b-4f15-8b4b-cf7c28b80e8b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[108],{"_97":109,"_99":110},"PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 12 OF 2019
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 1 OF 2012 CONCERNING LOCAL SERVICE CHARGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality and access to Local Service Charge services within the scope of the regional government, it is deemed necessary to amend Regional Regulation of South Sulawesi Province Number 1 of 2012 concerning Local Service Charge;
that with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there are several authorities that have been transferred to become the authority of the provincial government which has the potential for Local Service Charge;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of South Sulawesi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d3810bae-004a-4c08-8cda-6e8fe61fbc48","actionData","errors"]