[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d34fe8d4-68f9-425c-987b-a896b8cf2c79","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-10-13","effective_date","2017-10-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Pemberdayaan Usaha Mikro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

USAHA MIKRO
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No.12/2017, No Reg Perda 12/2017, TLD No.78
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro
ABSTRAK:	\n \n Bahwa usaha mikro memiliki peran yang penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat di daerah. \r\nBahwa usaha mikro merupakan salah satu pelaku pembangunan ekonomi yang perlu dilindungi dan diberdayakan melalui upaya penumbuhan iklim usaha dan fasilitasi pengembangan usaha.\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro Kecil dan Menengah, pemerintah daerah diamanatkan untuk menumbuhkan iklim usada dan memfasilitasi pengembangan usaha mikro di daerah.\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro \n Dasar Peraturan Daerah ini adalah:\r\nPasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, usaha Kecil dan Usaha Menengah, UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perda Provinsi Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah \n Materi yang termuat di dalam peraturan Daerah ini adalah:\r\nKetentuan Umum, Asas, prinsip, dan Tujuan, Kriteria Usaha Mikro, hak dan Kewajiban, Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan, Penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan Usaha, Perlindungan dan Pendampinga Usaha, Pembiayaan, Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017. \n 38 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. ketentuan mengenai kemitraan pada peraturan daerah Kabuaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;\n2. ketentuan mengenai TDU PKL pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 7) sepanjang mengenai PKL yang telah memiliki tempat usaha tetap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro di Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya adalah pentingnya usaha mikro dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat dan perlunya perlindungan serta pemberdayaan usaha mikro melalui penumbuhan iklim usaha dan fasilitasi pengembangan usaha. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Asas, Prinsip, dan Tujuan:** Pemberdayaan usaha mikro berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan. Prinsipnya antara lain penumbuhan kemandirian, perwujudan kebijakan publik yang transparan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah, peningkatan daya saing, dan penyelenggaraan perencanaan terpadu. Tujuannya adalah mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, mengembangkan kemampuan usaha mikro, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, meningkatkan peran usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, dan mengembangkan produk unggulan daerah.\n2. **Kriteria Usaha Mikro:** Usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00.\n3. **Hak dan Kewajiban:** Pemerintah daerah berhak mengatur kemitraan, memberikan hibah, dan menetapkan insentif/disinsentif. Pemerintah daerah berkewajiban mendorong penggunaan produk usaha mikro, mendata usaha mikro, menyediakan data mitra usaha, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan, menetapkan produk unggulan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Pelaku usaha mikro berhak mendapatkan kemudahan pendaftaran, informasi, pembinaan, dan pembiayaan. Pelaku usaha mikro berkewajiban mematuhi peraturan, memiliki legalitas usaha, memelihara lingkungan, tidak mengganggu kepentingan umum, memprioritaskan produk lokal, dan bersikap profesional. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan profesional dan informasi terkait usaha mikro, serta berkewajiban berperan aktif dalam pemberdayaan dan mendukung produk usaha mikro.\n4. **Penumbuhan Iklim Usaha:** Pemerintah daerah melakukan penumbuhan iklim usaha pada aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Kemitraan dapat dilakukan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, dan penyumberluaran.\n5. **Pengembangan Usaha:** Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.\n6. **Perlindungan dan Pendampingan Usaha:** Pemerintah daerah menetapkan kewajiban bagi perangkat daerah, BUMN/BUMD, dan usaha besar/menengah untuk mendampingi usaha mikro.","transitional_provisions","1. ketentuan mengenai kemitraan pada peraturan daerah Kabuaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;\n2. ketentuan mengenai TDU PKL pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 7) sepanjang mengenai PKL yang telah memiliki tempat usaha tetap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:\n a. pencabutan izin;\n b. pengawasan;\n c. pemberhentian sementara; dan\n d. denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kab. Karanganyar No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/248002/perda-kab-karanganyar-no-3-tahun-2023","e265dcb9-772b-476d-be12-efee74f1f193","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARANGANYAR
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 12 OF 2017

CONCERNING

MICRO ENTERPRISE EMPOWERMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n

Considering:

that micro enterprises have an important role in creating economic resilience of the community in the Region;
that micro enterprises are one of the economic development actors that need to be protected and empowered through efforts to foster a business climate and facilitate business development;
that based on the provisions of Article 7 and Article 16 of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, the regional government is mandated to foster a business climate and facilitate the development of micro enterprises in the region;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d34fe8d4-68f9-425c-987b-a896b8cf2c79","actionData","errors"]