[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2ad3a21-1ac3-41c6-8615-766094582cfb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_106":107,"_116":117,"_118":119,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020","number","9","year","2020","published_date","2020-03-30","effective_date","2020-04-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN AGEN INTELIJEN
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 9, BN.2020/NO.314, jdih.menpan.go.id : 34 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan \r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai \r\nruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang \r\ndalam dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan \r\npenggalangan intelijen, serta untuk meningkatkan \r\nkinerja organisasi, perlu dilakukan penyesuaian \r\nperaturan mengenai Jabatan Fungsional Agen dan angka \r\nkreditnya;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur \r\nNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 \r\ntentang Perubahan atas Keputusan Menteri \r\nPendayagunaan Aparatur Negara Nomor \r\n31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional \r\nAgen dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi \r\ndengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten \r\nAgen Intelijen;\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen \r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6477);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);\r\n6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden \r\nNomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 \r\nNomor 235);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang \r\nPengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 834); \n Ketentuan Umum; Kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi rumpun/jabatan; kategori dan jenjang jabatan fungsional; Tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan, uraian kegiatan, uraian tugas jabatan dan hasil kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; Penilaian kinerja; Penilaian dan penetapan angka kredit; Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Asisten Agen Intelijen;Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Tugas instansi pembina; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan; Organisasi profesi;Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020. \n Mencabut .1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2016 tentang \r\nPerubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan \r\nAparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang \r\nJabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 823),\r\n2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara \r\nNomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan \r\nFungsional Agen dan Angka Kreditnya \n 46 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 823).\n2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Kedudukan dan Tanggung Jawab: Asisten Agen Intelijen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen pada Badan Intelijen Negara, bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, administrator, atau pengawas.
Klasifikasi Jabatan: Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun detektif dan penyidik.
Kategori dan Jenjang Jabatan: Jabatan ini merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan, dengan jenjang dari terendah hingga tertinggi: Asisten Agen Intelijen Terampil, Mahir, dan Penyelia.
Tugas Jabatan: Melaksanakan kegiatan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen di Badan Intelijen Negara.
Pengangkatan dalam Jabatan: Pengangkatan dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi, dengan persyaratan tertentu seperti status PNS, integritas, kesehatan, ijazah minimal diploma tiga, dan nilai prestasi kerja baik.
Penilaian Kinerja: Penilaian kinerja Asisten Agen Intelijen dilakukan berdasarkan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan perilaku kerja, dengan target angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit: Capaian SKP disampaikan kepada Tim Penilai untuk dinilai sebagai capaian Angka Kredit, yang kemudian ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan.
Kenaikan Pangkat dan Jabatan: Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan jika capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan, sementara kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan, lulus uji kompetensi, dan memenuhi Hasil Kerja Minimal.
Kebutuhan PNS: Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator luas wilayah, tipologi daerah potensi konflik, dan jenis komponen intelijen strategis.
Kompetensi: PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan, meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
Pemberhentian dari Jabatan: Asisten Agen Intelijen dapat diberhentikan dari jabatannya apabila mengundurkan diri, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh pada Jabatan diluar jabatan Asisten Agen Intelijen, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Tugas Instansi Pembina: Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Agen Kategori Keterampilan dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan menjadi Jabatan fungsional Asisten Agen Intelijen.\n2. PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.\n3. Besarnya Angka Kredit penyesuaian bagi Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar akumulasi Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Agen Kategori Keterampilan.\n4. Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya.\n5. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 Tentang Jabatan Fungsional Agen Dan Angka Kreditnya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132639/permen-pan-rb-no-5-tahun-2016","025064f5-8e59-468f-b0b1-1bfb217a9157",{"_98":104,"_100":105},"Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya","","revoked_by",[108,112],{"_98":109,"_100":110,"_36":111},"Permen PANRB No. 16 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Intelijen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/346045/permen-panrb-no-16-tahun-2025","7acf0150-3e30-4f15-99fa-235636b3a21c",{"_98":113,"_100":114,"_36":115},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[120],{"_98":121,"_100":114,"_36":115},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2020
on
FUNCTIONAL POSITION OF INTELLIGENCE AGENT ASSISTANT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND BUREAUCRATIC
REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the career development and improvement
of professionalism of Civil Servants who shall have
scope, duties, responsibilities, and authorities
in technical support of investigation, securing, and
intelligence gathering, as well as to improve
organizational performance, it is necessary to adjust
the regulations on Functional Position of Agent and credit
score;
that the Regulation of the Minister of State Apparatus
Utilization and Bureaucratic Reform Number 5 of 2016
on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2ad3a21-1ac3-41c6-8615-766094582cfb","actionData","errors"]