[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2977465-a50f-4fce-8b69-97fb784a70f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_133":134},"title","Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak","short_title","Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002","number","14","year","2002","published_date","2002-04-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengadilan Pajak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2002
Undang-undang (UU) NO. 14, LN. 2002/ No. 27, TLN NO. 4189, LL SETNEG : 34 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pengadilan Pajak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2002. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-undang ini dibentuk untuk menjamin penyelesaian Sengketa Pajak yang adil, cepat, murah, dan sederhana. Diperlukan Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak.

Ketentuan Substansial

Pengadilan Pajak berfungsi sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Pengadilan ini berkedudukan di ibukota negara dan dapat bersidang di tempat lain jika diperlukan. Pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung, sementara pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hakim diangkat oleh Presiden dari calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Hakim harus memenuhi syarat tertentu, termasuk keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain.

","transitional_provisions","1. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, menjadi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini. 2. Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini adalah kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1. 3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Pajak. 4. Sekretaris Sidang pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi Panitera pada Pengadilan Pajak. 5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatannya. 6. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, tugas, dan wewenangnya disesuaikan dengan Undang-undang ini.","sanctions","1. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45946/uu-no-17-tahun-1997","023d9ceb-d383-4222-8cbf-4f54661dca9c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[119,125,129],{"_120":121,"_96":122,"_123":124},"nomor_putusan","26/PUU-XXI/2023","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/226/putusan_mkri_26_PUU-XXI_2023.pdf","teks","Frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”, sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapnya berbunyi, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”",{"_120":126,"_96":127,"_123":128},"10/PUU-XVIII/2020","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/157/putusan_mkri_7100.pdf","Amar Putusan:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”; 3. Menyatakan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak dapat diterima; 4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya",{"_120":130,"_96":131,"_123":132},"6/PUU-XIV/2016","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/33/6_PUU-XIV_2016.pdf","a. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.\r\nb. Frasa \"telah berumur 65 tahun dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan denan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2002
CONCERNING
TAX COURT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Republic of Indonesia is a state of law based on Pancasila and the 1945 Constitution, guaranteeing the realization of a just and prosperous, safe, peaceful and orderly state and national life, and guaranteeing equal legal standing for citizens;
that to achieve these objectives, sustainable and equitable national development throughout the country requires adequate funds, primarily from taxation sources;
that with the increasing number of Taxpayers and understanding of their rights and obligations in implementing tax laws and regulations, the emergence of Tax Disputes requiring fair resolution with fast, inexpensive, and simple procedures and processes is unavoidable;
that the Tax Dispute Settlement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2977465-a50f-4fce-8b69-97fb784a70f2","actionData","errors"]