For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954

Also known as: PP 19/1982 · PP No. 19 Tahun 1982 · PP Nomor 19 Tahun 1982

Status:
Active
Effective Date:1 Januari 1981Publication Date:28 Juni 1982
Kompensasi & Tunjangan Pejabat

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954
LocationPemerintah Pusat
Effective Date01 Januari 1981
Publication Date28 Juni 1982
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memperbarui ketentuan mengenai pemberian tunjangan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Latar belakang perubahan ini adalah karena besarnya tunjangan yang diatur dalam peraturan sebelumnya dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Selain itu, batas waktu pengajuan permohonan tunjangan juga perlu ditetapkan. Ketentuan substansial yang diatur meliputi perubahan besaran tunjangan berdasarkan golongan, yaitu Tamtama, Bintara, Perwira Pertama, dan Perwira Menengah ke atas, serta penambahan ketentuan mengenai tunjangan cacat bagi penerima yang mengalami cacat badan atau kehilangan ingatan akibat dinas.

1. Permohonan tunjangan yang masuk pada tanggal 1 Januari 1981 atau sesudahnya tidak dipertimbangkan lagi. 2. Permohonan untuk mendapatkan tunjangan yang telah masuk sebelum 1 Januari 1981 di instansi/badan yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan/POLRI dan telah memenuhi persyaratan diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir Maret 1982.

(-)