[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d217f759-c227-430c-97f1-cf600c64d09c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dan\r\npenghitungan beberapa jenis retribusi sebagai bagian dari\r\npendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian\r\npengaturan terkait dengan hal tersebut, bahwa ketentuan beberapa retribusi yang ada saat ini tidak\r\nsesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan\r\npertumbuhan pembangunan serta peningkatan sarana dan\r\nprasarana layanan sebagai upaya meningkatkan derajat\r\nkesehatan dan kesejahteraan masyarakat \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian \r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman \r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah \r\n8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan \r\n9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \r\n11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik \r\n12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (\r\n 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros \r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapkan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros \r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung\r\n \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM \n 36 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 17) diubah sebagai berikut:\n\n1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) tetap, lampiran II Peraturan Daerah diubah sehingga Pasal 7 berbunyi :\n2. Seluruh ketentuan dalam bagian ketiga peraturan daerah ini dihapus sehingga bagian ketiga berbunyi sebagai berikut :\n3. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Maros ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 mengenai Retribusi Jasa Umum. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD, penghapusan beberapa ketentuan dalam bagian ketiga peraturan daerah sebelumnya, serta perubahan ketentuan mengenai tarif retribusi menara telekomunikasi. Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sedangkan tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini. Tarif retribusi menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% dari nilai jual objek pajak bangunan menara telekomunikasi, yang ditetapkan dari nilai jual objek pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Maros No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46377/perda-kab-maros-no-17-tahun-2011","a8704047-8a4a-402a-9090-c2c2d7ba9701","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
SOUTH SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 12 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 17 OF 2011 CONCERNING RETRIBUTION FOR PUBLIC SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to make the management and calculation of several types of retribution as part of the original regional income more effective, it is necessary to adjust the regulations related to this matter.
that the provisions of several existing retributions are no longer in accordance with the dynamics of development and growth as well as the improvement of service facilities and infrastructure as an effort to improve the health and welfare of the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation of Maros Regency concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d217f759-c227-430c-97f1-cf600c64d09c","actionData","errors"]