[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1c7e99e-82e5-47aa-bf1a-d8f729c7c62b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Sub Penyalur Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Atau Terpencil","short_title","Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-05-22","effective_date","2024-08-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7b9419a8-c0dd-4ac4-a3ce-03abf72899aa","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi","short_name","Peraturan BPH Migas","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi","place_of_enactment","","theme","Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Sub Penyalur Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Atau Terpencil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

migas
2024
Peraturan BPH Migas NO. 1, BN.2024 (319)/28 hlm
Peraturan BPH Migas TENTANG Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Sub Penyalur Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Atau Terpencil
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;\r\nb.\tbahwa Badan Usaha Penugasan belum dapat\r\nmenyediakan dan mendistribusikan Jenis Bahan Bakar\r\nMinyak Tertentu Jenis Minyak Solar dan/atau Jenis\r\nBahan Bakar Minyak Khusus Penugasan melalui Penyalur di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dibutuhkan Sub Penyalur khususnya di daerah tertinggal, terdepan, terluar atau terpencil;\r\nc. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil;\r\n \n Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi\r\nNomor 3 Tahun 2023, \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengajuan permohonan sub penyalur BBM, pengajuan calon sub penyalur BBM, persetujuan badan pengatur, penunjukan sub penyalur BBM, kewajiban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan BPH Migas ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan\r\nBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun\r\n2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu\r\ndan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil. Untuk daerah yang tidak terdapat Penyalur, penyediaan dan pendistribusian dapat dilakukan oleh Sub Penyalur BBM yang ditunjuk oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Pengatur. Sub Penyalur BBM harus merupakan perwakilan dari kelompok Konsumen Pengguna, berlokasi di daerah yang sesuai, dan lokasinya tidak terdapat Penyalur lain dalam jarak minimal 10 kilometer atau pada pulau yang berbeda dalam kecamatan yang sama. Sub Penyalur BBM wajib memiliki fasilitas penyimpanan, pengangkutan, dan penyaluran yang memenuhi standar keselamatan, serta daftar Konsumen Pengguna. Proses pengajuan Sub Penyalur BBM dimulai dari permohonan kepada Bupati, verifikasi oleh Bupati, pengajuan usulan kepada Badan Pengatur, evaluasi dan persetujuan oleh Badan Pengatur, dan penunjukan oleh Bupati. Sub Penyalur BBM wajib memperoleh BBM dari Penyalur yang ditetapkan, menyalurkan kepada Konsumen Pengguna yang ditetapkan, dan mencatat penyaluran dalam log book. Baik Sub Penyalur BBM maupun Konsumen Pengguna dilarang mencari keuntungan atau memperjualbelikan kembali BBM.","transitional_provisions","1. Sub Penyalur BBM yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini diundangkan dapat melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Badan ini dan dapat mengajukan permohonan sebagai calon Sub Penyalur BBM sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.","sanctions","1. Bupati memberikan sanksi kepada Sub Penyalur BBM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 berupa teguran tertulis, pengurangan alokasi volume kebutuhan, dan pencabutan keputusan.\n2. Badan Pengatur dapat mencabut alokasi volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan Penyalur untuk Sub Penyalur BBM jika Bupati tidak memberikan sanksi.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur","link","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bphmigas-no-06-tahun-2015","ac15ad81-480e-471e-8e3c-b99bba676525","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_95":111,"_97":112,"_36":113},"Peraturan BPH Migas No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Mintak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Sub Penyalur Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Atau Terpencil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/317363/peraturan-bph-migas-no-1-tahun-2025","bd57bd9d-215d-49cb-b30c-eebf54c5b17d","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE DOWNSTREAM OIL AND GAS REGULATORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
DISTRIBUTION OF CERTAIN TYPES OF OIL FUEL AND
SPECIAL ASSIGNMENT TYPE OF OIL FUEL AT SUB-DISTRIBUTORS
IN DISADVANTAGED, FRONTIER, OUTERMOST, OR ISOLATED AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE DOWNSTREAM OIL AND GAS REGULATORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that according to the provisions of Article 8 paragraph (2) of Law Number 22 of 2001 concerning oil and natural gas, the Government is obliged to ensure the availability and smooth fuel distribution throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that the Assignment Entity has not been able to provide and distribute Certain Types of Oil Fuel of Diesel Oil Type and/or Special Assignment Type of Oil Fuel through Distributors throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, so that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1c7e99e-82e5-47aa-bf1a-d8f729c7c62b","actionData","errors"]