[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1b3815a-5a97-4440-88aa-a25966ad355c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.08/2019 Tahun 2019 tentang Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.08/2019","number","215/PMK.08/2019","year","2019","published_date","2019-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 215/PMK.08/2019, BN.2019/NO.1715, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 35 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.08/2015.\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.08/2016.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.08/2019 ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penjualan dan pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing di pasar internasional. Kebijakan ini juga mendukung program simplifikasi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengatur metode penjualan dan pembelian kembali SUN, termasuk penunjukan agen penjual dan pembeli, serta konsultan hukum. Pemerintah dapat melakukan penjualan SUN Valas melalui private placement atau bookbuilding, dan pembelian kembali melalui bilateral buyback atau bookbuilding. Penunjukan agen dilakukan berdasarkan panel yang telah ditetapkan, dan pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan metode dan cara pelaksanaan transaksi tersebut. Selain itu, peraturan ini juga mengatur seleksi dan evaluasi panel serta konsultan hukum yang terlibat dalam transaksi SUN Valas.

","transitional_provisions","1. Penunjukan institusi/lembaga keuangan internasional yang melaksanakan fungsi sebagai agen pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN dan/atau sebagai wali amanat yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku.\n2. Panel dan Panel Konsultan Hukum dalam rangka Penjualan SUN Valas dan Pembelian Kembali SUN Valas termasuk Penjualan SUN dalam Denominasi Yen di Jepang yang ditetapkan KPA untuk transaksi tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.\n3. Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum dalam rangka Penjualan SUN Valas dan Pembelian Kembali SUN Valas termasuk Penjualan SUN dalam Denominasi Yen di Jepang untuk transaksi tahun anggaran 2020 yang ditetapkan KPA sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum sampai dengan transaksi selesai dilaksanakan.\n4. Pelaksanaan seleksi Panel, Panel Konsultan Hukum, Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum SUN Valas yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih berlangsung, proses seleksi tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.08/2015 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.08/2016, dan Panel, Panel Konsultan Hukum, Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar dan Konsultan Hukum SUN Valas yang telah ditetapkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).\n5. Peringkat 3 (tiga) terbaik hasil pelaksanaan seleksi Konsultan Hukum dalam rangka Penjualan SUN dalam Denominasi Yen di Jepang untuk transaksi tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat ditetapkan sebagai Panel Konsultan Hukum SUN Valas dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","","revokes",[93,99,103,107],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 46/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144949/pmk-no-46pmk082016","8d30cac9-771d-4315-ac7f-65acbe3c3614",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PMK No. 264/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147348/pmk-no-264pmk082015","2396c70b-cfe9-4b3e-95a8-bc113390f251",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PMK No. 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137065/pmk-no-238pmk082014","4d964a7b-0b30-4afe-897d-f0d0bb5b2c6e",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"PMK No. 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137066/pmk-no-137pmk082013","de75bdd5-ec45-4076-90b9-3ab2146edae2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

SALINAN

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 215 /PMK.08/2019
REGARDING
THE SALE AND REPURCHASE OF GOVERNMENT SECURITIES IN
FOREIGN CURRENCY IN THE INTERNATIONAL MARKET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to provide legal certainty regarding the implementation of the sale and repurchase of Government Securities in foreign currency in the international market and the implementation of the simplification program of laws and regulations, it is necessary to re-arrange the Regulation of the Minister of Finance regarding the Sale and Repurchase of Government Securities in Foreign Currency in the International Market;
that the provisions regarding the sale and repurchase of Government Securities in foreign currency in the international market including the sale of Government Securities

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1b3815a-5a97-4440-88aa-a25966ad355c","actionData","errors"]