[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d17cc303-54e7-4dd6-964a-ea7806fbd36e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu Dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021","number","25","year","2021","published_date","2021-05-28","effective_date","2021-06-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penelitian Terpadu Dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENELITIAN TERPADU DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS ZONA INTI PADA KAWASAN KONSERVASI
2021
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 25, BN 2021/ NO 634 ; PERATURAN.GO.ID; 11 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Penelitian Terpadu Dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal \r\n6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang \r\nPenelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti \r\npada Kawasan Konservasi; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n6639);\r\n4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun \r\n2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 \r\nTahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);\r\n5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); \n Mengatur tentang:\r\na. ketentuan umum yang berisi penjelasan istilah-istilah\r\nb. Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi\r\nc. penelitian terpadu\r\nd. Penetapan perubahan status Zona Inti dan/atau kategori Kawasan Konservasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021. \n Mencabut Peraturan \r\nMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2018 \r\ntentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti \r\npada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau \r\nKecil Untuk Eksploitasi (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2018 Nomor 117), \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Untuk Eksploitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 117).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penelitian terpadu dan penetapan perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Ketentuan substansial meliputi:

Perubahan status Zona Inti hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional berupa penetapan proyek strategis nasional dan dilakukan pada kategori Kawasan Konservasi berupa taman dan suaka.
Perubahan status Zona Inti harus tetap mempertahankan fungsi Zona Inti dan memperhatikan kondisi jasa ekosistem, dengan batasan pemanfaatan paling banyak 10% dari total luasan Zona Inti, serta harus ditetapkan lokasi pengganti dengan luasan dan kriteria yang sesuai.
Proses perubahan status Zona Inti dilakukan melalui Penelitian Terpadu dan penetapan perubahan status Zona Inti.
Penelitian Terpadu dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur unit kerja terkait, lembaga pemerintah yang membidangi penelitian, dan Pemerintah Daerah terkait, serta dapat melibatkan unsur lain seperti asosiasi profesi, satuan unit organisasi pengelola, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
Tim bertugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen awal, melaksanakan Konsultasi Publik, menyusun dokumen final, dan menyampaikan rekomendasi perubahan status Zona Inti.
Menteri menetapkan perubahan status Zona Inti dan/atau kategori Kawasan Konservasi berdasarkan rekomendasi Tim.
Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan penyampaian kepada gubernur, publikasi dalam peta Laut Indonesia, sosialisasi, dan penyusunan rencana pengelolaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen KKP No. 3/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti Pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Untuk Eksploitasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158944/permen-kkp-no-3permen-kp2018-tahun-2018","4cc96cff-fb66-48af-b8fa-3c9928be1613","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25 OF 2021
CONCERNING
INTEGRATED RESEARCH AND DETERMINATION OF CHANGES IN THE STATUS OF THE CORE ZONE
IN CONSERVATION AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 5 paragraph (5) and Article 6 paragraph (2) of Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of Marine Affairs and Fisheries, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries concerning Integrated Research and Determination of Changes in the Status of the Core Zone in Conservation Areas;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d17cc303-54e7-4dd6-964a-ea7806fbd36e","actionData","errors"]