[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d07de7c9-1ad4-491e-b8be-953c6921b3f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2005","number","9","year","2005","published_date","2005-12-06","effective_date","2005-12-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bogor","place_of_enactment","Bogor","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Tahun 2005 No.6 seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2005. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah melalui pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. Latar belakangnya adalah pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pemberian Bantuan Keuangan: Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik.
Besaran Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD, dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan APBD. Besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per kursi per tahun dan dianggarkan pada Pos Bantuan Keuangan dalam APBD.
Tata Cara Pengajuan Bantuan: Pengajuan bantuan keuangan dilakukan secara tertulis oleh DPD Partai Politik kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti Surat Keputusan DPP/DPW Partai Politik, surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi, dan surat pernyataan bersedia dituntut apabila memberikan keterangan tidak benar.
Penelitian dan Pemeriksaan: Kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan diperiksa oleh tim yang diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan.
Penyerahan Bantuan Keuangan: Bantuan keuangan diserahkan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik setelah memenuhi persyaratan administrasi.
Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan: Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan setelah diaudit oleh lembaga audit.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Perda Kota Bogor No. 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/218415/perda-kota-bogor-no-9-tahun-2008","5838e699-27f5-42f7-8bb1-810c122d255c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR CITY
COPY
YEAR 2005 NUMBER 6 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BOGOR CITY
NUMBER 9 OF 2005
ON
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BOGOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 5 paragraph (3) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2005 concerning Financial Assistance to Political Parties, in order to improve the life of democracy in the region, it is necessary to provide Financial Assistance to Political Parties;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Financial Assistance to Political Parties;

In View of:

Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Province of East Java, Central Java, West Java, and in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d07de7c9-1ad4-491e-b8be-953c6921b3f6","actionData","errors"]