[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfdff939-ebb4-45e2-9f7e-0571acb5c349","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan","short_title","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-06-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","810d3935-acb8-420c-8060-ce12bbb0a808","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara","short_name","Perka BKN","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Kepegawaian Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 12, bkn.go.id : 2 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara TENTANG Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan bertujuan untuk memberikan acuan bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan analisis jabatan guna membangun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional dan produktif. Analisis jabatan dilakukan untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan kesesuaian antara tuntutan tugas dalam jabatan dengan pegawai yang menduduki jabatan tersebut.

Pedoman ini mengatur pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) yang bertugas mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, dan memverifikasi data. Anggota TPAJ harus memenuhi persyaratan minimal seperti pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tk. I/ II/b, telah mengikuti pelatihan analisis jabatan, dan syarat objektif lainnya. TPAJ terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dengan jumlah ganjil untuk menjamin objektivitas.

Kegiatan analisis jabatan meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber seperti pemegang jabatan, pimpinan unit kerja, dan dokumen organisasi. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menyusun informasi jabatan yang mencakup uraian jabatan (nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan risiko bahaya) dan syarat jabatan (pangkat/golongan ruang, pendidikan, kursus/diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja). Hasil analisis jabatan kemudian diverifikasi melalui diskusi dengan pihak terkait sebelum ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Peta jabatan dibuat sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja. Peta jabatan terdiri atas susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukan dalam unit organisasi serta memuat jumlah pegawai, pangkat/golongan ruang, kualifikasi pendidikan, dan beban kerja unit organisasi.

","transitional_provisions","1. Semua ketentuan yang mengatur tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan yang ditetapkan sebelum Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan BKN No. 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/177995/peraturan-bkn-no-10-tahun-2021","8299d921-554d-45b2-a7e3-4d60a3274f12","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE CIVIL SERVICE AGENCY

IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR JOB ANALYSIS

REGULATION OF THE HEAD OF STATE CIVIL SERVICE AGENCY

NUMBER : 12 YEAR 2011

DATE : JUNE 28, 2011

STATE CIVIL SERVICE AGENCY

REGULATION OF THE HEAD OF STATE CIVIL SERVICE AGENCY

NUMBER 12 OF 2011

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfdff939-ebb4-45e2-9f7e-0571acb5c349","actionData","errors"]