[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfb9dc97-0b58-4f2f-8bd2-67f4a64d8623","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tahun 2024","number","144","year","2024","published_date","2024-11-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kementerian Koordinator - Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2024
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 144, LN 2024 (340) : 25 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. \n Dasar Hukum Perpres Ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 139 Tahun 2024; dan Perpres Nomor 140 Tahun 2024. \n Peraturan Presiden ini mengatur mengenai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator yang merupakan kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2024. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 25 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Tujuannya adalah untuk mengatur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Ketentuan Substansial: Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri Koordinator yang dapat dibantu oleh wakil menteri koordinator. Kementerian ini bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian terkait pembangunan manusia dan kebudayaan. Ruang lingkup tugasnya meliputi koordinasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lainnya. Kementerian ini juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa deputi dan staf ahli yang bertanggung jawab atas berbagai bidang terkait pembangunan manusia dan kebudayaan.

","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan dan pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya jabatan baru.\n2. Pelaksanaan tugas dan fungsi tetap menggunakan sumber daya dari Kementerian Koordinator sebelumnya.\n3. Sekretaris Kementerian Koordinator dialihkan dan diangkat berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n4. Pengalihan tugas dan fungsi sosial serta desa dan pembangunan daerah tertinggal ke Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.\n5. Pengalihan tugas dan fungsi transmigrasi ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.","sanctions","(-)","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERPRES No. 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133051/perpres-no-35-tahun-2020","23974c5d-ea15-476b-99e8-c444946648fa","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[115],{"_100":116,"_102":117,"_36":118},"Perpres No. 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331567/perpres-no-91-tahun-2025","7e20cef6-34ae-4264-8326-c9de10af7887","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 144 OF 2024
REGARDING
COORDINATING MINISTRY
FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 11 and Article 14 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Coordinating Ministry for Human Development and Culture;
In view of:	Article 4 paragraph (1) and Article 17 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfb9dc97-0b58-4f2f-8bd2-67f4a64d8623","actionData","errors"]