[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf8f5ed7-3463-4c22-a651-9e53f18cb980","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja\r\nKepolisian Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2024","number","20","year","2024","published_date","2024-02-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja\r\nKepolisian Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

susunan organisasi - tata kerja - kepolisian
2024
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 20, LN 2024 (33); 4 hlm
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja\r\nKepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan\r\ntindak pidana terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang dan\r\npenyelundupan manusia, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 2002; Perpres Nomor 52 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 \n Perpres ini mengatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun\r\n2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Reserse Kriminal merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang reserse kriminal yang berada di bawah Kapolri. Tugasnya adalah membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024. \n Perpres ini mengubah Ketentuan ayat (5) Pasal 20 dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 \n Lampiran file: 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan serta pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Perubahan ini dilakukan karena beban kerja organisasi yang sudah tidak sesuai dengan struktur yang ada. Peraturan ini mengatur kembali susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang berada di bawah Kapolri. Bareskrim bertugas membantu Kapolri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Bareskrim dipimpin oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim) yang dibantu oleh Wakil Kabareskrim (Wakabareskrim) dan terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat, dan 4 biro.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERPRES No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik IndonesiaKetentuan ayat (5) Pasal 20 dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden: a. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15; b. Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41109/perpres-no-52-tahun-2010","42bb6766-ae76-430b-8045-6863b5bc2c05","amended_by",[108,112],{"_101":109,"_103":110,"_36":111},"Perpres No. 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296572/perpres-no-90-tahun-2024","02cfddfb-7958-4e00-a114-4bfaa320a901",{"_101":113,"_103":114,"_36":115},"Perpres No. 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304499/perpres-no-122-tahun-2024","c26d7687-b036-42a7-8c54-a1c2d8c3b560","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SALINAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
bahwa Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf8f5ed7-3463-4c22-a651-9e53f18cb980","actionData","errors"]