[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf31fa6b-42d8-4d3b-97a5-01fabde1ce33","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019","number","28","year","2019","published_date","2019-12-06","effective_date","2019-12-17","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 28, BN.2019/NO.1624, jdih.menpan.go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dengan tujuan menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Penyetaraan jabatan meliputi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana (eselon V) yang memenuhi kriteria tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional, dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional, dan berbasis keahlian/keterampilan tertentu. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa, atau berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan dapat dipertimbangkan untuk tidak disetarakan.

Proses penyetaraan jabatan meliputi identifikasi jabatan administrasi, pemetaan jabatan dan pejabat yang terdampak, pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi, dan penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya, Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda, dan Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama.

PNS yang akan disetarakan harus memenuhi persyaratan seperti masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana (Eselon V), berijazah minimal S-1/D-4/S-2, memiliki kesesuaian jabatan administrasi dengan jabatan fungsional, memiliki pengalaman terkait tugas jabatan fungsional, dan masa jabatan minimal 1 tahun sebelum Batas Usia Pensiun. Instansi Pemerintah menyampaikan hasil identifikasi dan pemetaan jabatan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat fungsional yang disetarakan dan melaporkan kepada Menteri.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170591/permen-pan-rb-no-17-tahun-2021","12d38b1e-0335-4b45-bf0b-c589b6d764f3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND
BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2019
CONCERNING
EQUALIZATION OF ADMINISTRATIVE POSITIONS INTO FUNCTIONAL POSITIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to create a more dynamic and professional bureaucracy as an effort to increase effectiveness and efficiency to support the performance of government services to the public, it is necessary to simplify the bureaucracy through the equalization of administrative positions into functional positions;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform regarding the Equalization of Administrative Positions into

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf31fa6b-42d8-4d3b-97a5-01fabde1ce33","actionData","errors"]